jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan merespons rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut moratorium izin pinjaman online (pinjol).
Dia mengatakan penerapan rencana tersebut perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati, mengingat pinjol ilegal masih menjadi momok bagi masyarakat.
BACA JUGA: Penetapan NI PPPK Guru DKI Abu-Abu, Gaji Honorer Tertahan, Harus ke Pinjol?
Pasalnya, telah banyak kasus yang terjadi bahwa pinjol ilegal tidak ubahnya seperti rentenir digital sehingga jangan sampai pencabutan moratorium ini justru menjadi momentum menjamurnya berbagai pinjol ilegal.
“OJK harus mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penindakan, tentu berkolaborasi dengan institusi keuangan lainnya dan aparat penegak hukum agar pinjol ilegal tidak kembali menjamur," kata Syarief Hasan melalui keterangan, Minggu (4/6),
BACA JUGA: Pesan OJK, Jangan Pakai Pinjol Ilegal untuk Membeli Tiket Konser Coldplay
Menurut Syarief Hasan, meskipun kapitalisasi dana yang tercatat dalam transaksi pinjol ini cukup fantastis, namun aspek penegakan hukum juga menjadi faktor yang sangat penting.
"Ini bukan sekadar perkara jumlah transaksi, namun perlindungan terhadap rakyat,” ujar politikus senior Partai Demokrat itu.
Syarief Hasan mengingatkan sudah banyak korban harta bahkan jiwa akibat terjerat pinjol ilegal.
Karena itu perlu mitigasi dan integrasi penindakan atas perilaku pinjol ilegal yang meresahkan.
"Tingginya bunga, kerumitan layanan pengaduan, serta penggunaan kekerasan psikis dalam penyebaran data peminjam adalah hal-hal yang perlu diatensi oleh pemangku kebijakan," ungkapnya.
Dia pun menegaskan kebutuhan masyarakat atas dana mendesak harus sejalan dengan perlindungan hukum dan harkatnya.
Profesor di bidang Manajemen Koperasi dan UMKM ini menilai pemerintah perlu lebih masif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan dana darurat.
"Jika pilihannya kredit itu untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, maka sebaiknya kita perlu menahan diri dan memilah prioritas," terangnya.
Syarief Hasan mengatakan seharusnya pinjaman diarahkan untuk kebutuhan produktif, seperti investasi dan modal usaha.
Hal ini sekaligus menjadi otokritik, mengapa pembiayaan ultramikro yang bisa diakses pada lembaga perbankan dan Badan Layanan Umum kalah tenar dibandingkan pinjol.
“Saya berpandangan pemerintah perlu lebih masif, jemput bola, dan melakukan asistensi berkelanjutan dalam praktek-praktek pembiayaan usaha. Publik harus diarahkan untuk menggunakan dana pada kebutuhan produktif," saran Syarief Hasan.
Pendanaan UMKM harus didukung dan dipermudah, tentu dengan mengedepankan legalitas yang sederhana.
"Semoga dengan demikian rakyat akan lebih banyak mengakses pada pendanaan ultra mikro yang sejatinya sudah tersedia. Kuncinya pada sosialisasi dan edukasi,” pungkas Syarief Hasan. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi