jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menganugrahi Morowali Utara (Morut) menjadi yang terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Adapun keputusan itu berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2023. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morut mendapat nilai tertinggi se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), dengan skor 2,95 dan status kinerja sedang.
BACA JUGA: Bupati Morut Dorong Investasi Berdampak Langsung pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Bupati Morut Dr. Delis Julkarson Hehi mengatakan Pemkab Morut mengalami peningkatan peringkat dan meraih peringkat terbaik se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam EPPD 2023.
Namun, Delis menegaskan capaian itu tak akan membuat Pemkab Morut berpuas diri, atau lalai dalam melakukan berbagai perbaikan.
BACA JUGA: Setahun Lalu SMS Dicueki Bupati, Wabup Morut Luapkan Emosi
"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Morowali Utara. Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap kerja keras seluruh ASN, yang telah menyukseskan jalannya penyelenggaraan pemerintahan," ujar Delis melalui keterangan tertulisnya, Kamis (31/8).
Menurutnya, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Morut tidak berpuas diri atas capaian tersebut.
Sebab, raihan peringkat terbaik dalam EPPD 2023 se-Provinsi Sulteng, harus memotivasi seluruh ASN dalam melakukan perbaikan pelayanan di semua bidang.
"Indikator penilaian EPPD mencakup semua sektor, termasuk pelaporan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mudah-mudahan, apa yang telah dicapai bisa lebih baik ke depan, dan seluruh OPD di Pemkab Morowali Utara bisa meningkatkan kinerja," harap politisi Partai Hanura itu.
Ke depan, Delis berharap, pencapaian tersebut memotivasi seluruh ASN di Pemkab Morut, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Dia menegaskan, peningkatan kinerja Pemkab Morut harus dapat dibuktikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Delis pun mendorong seluruh ASN di lingkungan Pemkab Morut terus melakukan inovasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Dia menambahkan otonomi daerah membuat Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan yang lebih luas dari sebelumnya.
"Kita harus terus berkreasi, berinovasi, dan memberikan bukti nyata kepada masyarakat. Seluruh seluruh kebutuhan dasar pelayanan masyarakat harus terpenuhi, pelayanan harus terus membaik, infrastruktur semakin baik, perizinan makin cepat dan transparan," tegas Delis.(mcr10/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul