"Visi dan misi itu harus lahir dari sebuah konsensus politik baru tentang masa depan Bangsa Indonesia. Momentumnya ada di tahun 2014," kata Hajriyanto Y Thohari, dalam Dialog Pilar Negara bertema "Refleksi MPR RI tentang Stabilitas Politik 2013", di ruang Presentasi Perpustakaan MPR, gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (17/11).
Konsensus politik baru tersebut kata politisi Partai Golkar itu, harus diwarnai oleh keterlibatan semua pihak yang ada di negeri ini. Jangan seperti yang sudah-sudah sebuah konsensus nasional hanya menjadi monopoli elit dan partai politik.
"Hanya cara itulah yang saya yakini dapat meminimalisir kegaduhan politik di masa datang karena konsensus yang berasal dari keseluruhan elemen bangsa sekaligus diketahui dan dipahami oleh anak bangsa sehingga semua rakyat tahu hendak kemana bangsa ini bergerak," ujar Hajriyanto.
Lebih lanjut dia menyontohkan soal kegaduhan di sektor energi. "Kegaduhan energi itu terjadi karena memang tidak adanya konsensus soal energi sehingga subsidi jatuh ke tangan yang tidak berhak," tegasnya.
Demikian juga halnya dengan posisi 4,7 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang note bene menghabiskan sebagian besar APBN dari tahun ke tahun.
"Karena tidak adanya konsensus, postur APBN sebesar Rp1658 triliun seenaknya dipolitisir untuk kepentingan birokrasi. PNS belum kita posisikan benar-benar netral," imbuh Hajriyanto Y Thohari. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kikis Persepsi Negatif tentang Politik
Redaktur : Tim Redaksi