jpnn.com, SURABAYA - Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono merasa bahagia sebab Training of Trainer (TOT) Empat Pilar yang diperuntukkan bagi 100 perwira menengah TNI AL berakhir dengan hasil yang sangat menggembirakan.
“Dengan demikian Sosialisasi Empat Pilar dengan metode TOT ini mampu mencetak pelatih yang berintegritas dan berkapasitas,” ujar Mar’uf Cahyono saat menutup TOT di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (14/10/2018.
BACA JUGA: Sosialisasi Empat Pilar MPR Lewat Pagelaran Wayang Kulit
“Untuk selanjutnya teruskan Empat Pilar ke masyarakat,” tambahnya.
Pria asal Banyumas, Jawa Tengah, itu mengatakan atas nama pimpinan MPR mengapresiasi kegiatan yang mendapat dukungan dari KASAL itu.
BACA JUGA: Gerakan Reformasi Membawa Perubahan Pada MPR
Menurutnya, peserta sosialisasi sudah banyak mendapat pemaparan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
BACA JUGA: Arsul Sani: Pelapor Korupsi Harus Mendapat Perlindungan
Menurut Ma’ruf Cahyono, bicara keempat hal yang fundamental tersebut diharap tak hanya berhenti pada tataran normatif namun juga harus dinamis sesuai dengan demokrasi politik dan tata negara yang ada.
Dikatakannya, tak ada bangsa yang mencapai kebesaran bila tak percaya pada ideologi. Dengan demikian bila bangsa ini sudah memiliki ideologi maka sudah memiliki sesuatu.
“Untuk itu ideologi yang kita miliki tak berhenti pada taraf dipahami namun harus diyakini kebenarannya,” paparnya. "Ideologi harus dipercaya,” tambahnya.
Untuk itu, kata dia, kelak kalau mensosialisasikan Empat Pilar maka kita harus bisa menyakinkan kepada masyarakat bahwa Pancasila adalah sesuatu yang harus diyakini kebenarannya. Pancasila sudah hidup ribuan tahun di tengah masyarakat.
"Jelaskan spirit nilai-nilai Pancasila agar menjadi daya gerak masyarakat,” harapnya.
Nilai dari sila-sila Pancasila, menurut Ma’ruf Cahyono harus ditanamkan kepada masyarakat untuk menjadi jati diri bangsa. "Jabarkan nilai-nilai itu ke masyarakat", tuturnya. Penjabaran Pancasila tak hanya pada masyarakat namun juga pada internalisasi pada aturan hukum yang ada.
Aturan hukum yang ada harus menjadi instrumen yang harus dipahami, tak sekadar norma namun juga strategi yang bisa dijalankan. Ditegaskan UUD harus dipatuhi. Aturan hukum yang ada harus mampu mengikuti perkembangan jaman.
Ma’ruf Cahyono mengutip pendapat pendiri bangsa, yang paling penting dalam soal aturan hukum adalah semangat. "Meski sistemnya sempurna namun kalau tak ada semangat akan hancur,” ungkapnya.
Dari sinilah ada pikiran baik untuk menghadirkan kembali haluan negara. "Haluan negara merupakan pikiran yang baik untuk menyempurnakan tatanan yang ada", ujarnya.
Pikiran yang baik ini disebut sudah menjadi tataran politik dengan membentuk PAH I yang membidangi haluan negara.
"Keputusan ini disampaikan saat Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2018,” ujarnya.
Haluan negara dikatakan sebagai bentuk akomodasi partisipasi publik dalam formulasi kebijakan negara dalam pembangunan. Dari sinilah MPR juga bisa merespon aspirasi dari TNI AL.
Sebelumnya, dalam laporan pelaksanaan, Kepala Biro Persidangan dan Sosialisasi Setjen MPR, Tugiyana, mengatakan dari 100 peserta TOT, 96 adalah pria dan 4 adalah wanita. "Mereka perwira menengah TNI AL dari seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Dikatakan peserta telah mengikuti kegiatan pemaparan materi, diskusi kelompok, dan simulasi.
"Peserta mengikuti kegiatan dengan kesungguhan dan disiplin,” ujarnya.
Ia menambahkan, selepas kegiatan, peserta ingin menyampaikan Empat Pilar pada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MPR: Semua Aturan Harus Sesuai Pancasila dan UUD 1945
Redaktur & Reporter : Friederich