jpnn.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2019-2024 berkomitmen melaksanakan rekomendasi MPR 2014-2019 antara lain soal kajian terkait amendemen UUD NRI 1945 dan GBHN.
Wakil Ketua MPR Syarif Hasan mengatakan, apa yang disyaratkan oleh MPR periode sebelumnya itu menjadi patokan dan pijakan MPR 2019-2024 untuk bekerja ke depan.
BACA JUGA: Bamsoet: Amendemen UUD NRI 1945 Tidak Membahas Pemilihan Presiden
Selain komitmen melakukan kajian, MPR 2019-2024 akan memberikan akses yang seluas-luasnya untuk partisipasi masyarakat.
“Kami akan kaji mendalam, dan membuka akses lebih besar ke masyarakat yang pengin menyampaikan pandangan terkait UUD dan pokok-pokok haluan negara,” kata Syarif dalam diskusi “Menata Kewenangan MPR” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10).
BACA JUGA: Amendemen UUD Jadi atau Tidak, Sebaiknya Rakyat Tetap Terlibat
Menurut Syarif, dibutuhkan input dan menyeluruh mulai dari akademisi, partai politik, tokoh masyarakat, mahasiswa, organisasi sosial dan lain-lain. Masukan itu tentu akan ditampung semua.
Pada dasarnya, Syarif mengatakan, MPR periode 2019-2024 sudah mulai meminta masukan pada saat mengantarkan undangan pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
Kala itu, kata dia, MPR menemui Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri, Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, mantan capres dan cawapres, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, maupun KH Ma’ruf amin.
“Saat menyampaikan undangan kami tanyakan pandangan mereka tentang amendemen. Kami dapat masukan, dan dicatat meski tidak semua tetapi kami catat utuk jadi kajian mendalam,” ungkapnya.
Lebih lanjut Syarif menyampaikan banyak pula pandangan dari berbagai elemen masyarakat yang menjadi masukan dan catatan.
Menurut dia, banyak pandangan positif terutama menyangkut pokok-pokok haluan negara. Ada yang menyebut perlu adanya pokok-pokok haluan negara. Ada pula yang menyebutnya tidak perlu.
“Ini makro ya, bukan pendapat-pendapat dari tokoh yang kami kunjungi tadi. Namun, secara makro yang bilang tidak setuju itu menyampaikan alasan bagaimana dengan visi misi presiden kalau ada pokok-pokok haluan negara. Yang pro, alasannya yang dilakukan bukan lagi visi misi, tetapi bagaimana mencapai visi misi yang ditetapkan GBHN,” ujarnya.
Syarif menambahkan masukan-masukan ini tentu berkaitan satu dengan lainnya. Menurut dia, MPR tinggal menjahit sehingga segala sesuatunya bisa diterima dengan baik.
Diskusi itu juga dihadiri narasumber Wakil Ketua DPD Sultan B Najamuddin, dan Wakil Ketua Fraksi PPP di MPR Saifullah Tamliha. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy