MPR dan DPD Tunggu DPR Makzulkan Boediono

JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat ini dalam posisi menunggu proses lebih lanjut soal pemakzulan Boediono, dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)"Kita tunggu maunya DPR

BACA JUGA: Mega ke Sumbar, Sumut dan NAD

Tapi secara pribadi, saya tidak setuju dengan pemakzulan karena biayanya mahal," kata Ketua MPR Taufiq Kiemas, menjawab pertanyaan pers, usai acara executive brief pimpinan MPR dan DPD dengan para pakar ekonomi, di gedung parlemen, Senin (8/3).

Sementara itu, Ketua DPD Irman Gusman juga mengaku masih "lihat angin", atau mengikuti perkembangan lebih lanjut soal pemakzulan Boediono itu dari DPR"Kita menghormati hak konstitusi DPR

BACA JUGA: Masih Cukup Waktu Bentuk Panwas

Kita kawal saja," kata Irman.

Namun Irman tidak secara tegas menyatakan menerima atau menolak pemakzulan Boediono tersebut"Pemakzulan itu memang diatur dalam konstitusi

BACA JUGA: Pertahankan Koalisi, Bidik Pilkada

Tapi biaya pemakzulan itu mahal," kata Ketua DPD asal Sumbar itu pula.

Sementara, pakar ekonomi Umar Juoro menilai, jika Boediono dimakzulkan, tidak akan banyak mempengaruhi ekonomi IndonesiaLain halnya jika Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena yang bersangkutan banyak terkait dengan masalah anggaran dengan DPR"Sebagai Wapres, Boediono tidak memegang porto folio," kata Umar Juoro pula.

Pendapat yang sama juga dikatakan ekonom Imam SugemaMenurut Imam, jika memang betul terjadi pemakzulan terhadap Boediono, itu tidak akan berdampak besar bagi perekonomian Indonesia"Kalaupun terganggu, paling dua bulanDan setelah dilakukan proses pergantian wapres, ekonomi kembali berjalan normal," katanya.

Baik Imam maupun Umar, sama-sama menilai bahwa gonjang-ganjing politik yang terjadi belakangan ini, terutama dalam kasus skandal Bank Century, tidak mempengaruhi ekonomi Indonesia"Konflik elit politik yang terjadi belakangan ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ekonomi," kata Umar.

"Jadi, situasi politik, seperti kasus Century, tidak serta-merta mempengaruhi ekonomiIni menunjukkan (bahwa) rakyat Indonesia sudah dewasa dalam berpolitikKalau ada konflik, ekonomi tetap jalan," kata Imam pula, sembari menambahkan bahwa peran pemerintah dalam bidang ekonomi juga kecil, yaitu hanya 20 persen, sementara 80 persen adalah pelaku dunia usaha dan masyarakat.

"Lama-kelamaan masyarakat Indonesia akan kebal dengan konflik elit politik yang terjadi," imbuh Imam(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Berharap MK Beri Kewenangan DPRD