jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, banyak catatan sejarah perjalanan bangsa dari MPR hingga di usianya yang hari ini (29/8) genap 76 tahun.
Pria yang akrab dipanggil Bamsoet itu menyampaikan, sejak negara Republik Indonesia berdiri, MPR mempunyai peran yang penting dan sentral dalam proses berbangsa dan bernegara.
BACA JUGA: Catatan Ketua MPR RI: Tetap Waspada COVID-19 Saat Pelonggaran PPKM
“Sebagai Ketua MPR, saya mengucapkan selamat HUT ke-76 MPR,” kata Bamsoet.
Dia mengakui amandemen UUD 1945 yang dilakukan di awal era reformasi membuat lembaga ini tidak lagi menjadi lembaga tertinggi.
BACA JUGA: Maknai Usia 76 Tahun, MPR Harus Tingkatkan Spirit Kebangsaan Saat Masyarakat Sulit
"Walaupun MPR masih mempunyai kewenangan tertinggi, seperti mengamandemen UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta bisa meng-impeach presiden,” sebutnya.
Bamsoet juga menyampaikan, MPR saat ini giat melaksanakan sosialisasi Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan ketetapan MPR.
BACA JUGA: Bamsoet Bangga MotoGP Tes Pramusim di Sirkuit Mandalika NTB
Kemudian sosialiasi NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Sosialisasi Empat Pilar MPR itu ditujukan kepada seluruh elemen bangsa.
"Dari Sabang sampai Merauke, dari Talaud hingga Rote. Dari sosialisasi inilah yang membuat MPR dekat dan di tengah rakyat,” paparnya.
Sosialisasi yang ada dilakukan dengan berbagai metode dan cara agar materi yang disampaikan oleh anggota MPR tepat sasaran dan mengena.
“Kita menggunakan berbagai metode sosialisasi, dengan cara lewat pagelaran wayang kulit pun kita laksanakan,” paparnya.
Tugas sosialisasi yang diemban MPR inilah yang menurut Bamsoet, membuat lembaga ini menjalankan fungsi kebangsaan tanpa memandang suku, agama, ras, antargolongan dan politik.
“MPR mengemban visi sebagai rumah kebangsaan, pengawal idelogi Pancasila dan kedaulatan rakyat,” tegasnya.
Dari sinilah segala langkah yang dilakukan oleh MPR untuk bangsa dan negara tanpa memandang latar belakang seseorang.
Bamsoet menjelaskan, sikap kebangsaan yang ada di MPR tercermin dari komposisi pimpinan MPR.
Pimpinan MPR yang ada berasal dari semua partai politik yang lolos parliamentary threshold, ditambah dengan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
“Setiap mengambil keputusan kita menggunakan musyawarah mufakat,” tuturnya.
Bagi MPR, tegas Bamsoet, kepentingan bangsa diutamakan daripada kepentingan politik dan golongan. Meski jalan yang ditempuh MPR dalam mengambil kebijakan lewat musyawarah dan mufakat namun Bambang Soesatyo mengakui ada dinamika.
“Dinamika menunjukan ada ruang-ruang terbuka untuk menyampaikan pandangan dan gagasan,” ungkapnya.
Dinamika yang terjadi dicontohkan saat ini ada keinginan untuk menghidupkan kembali rancangan pembangunan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Model pembangunan yang sekarang disebut pokok-pokok haluan negara (PPHN) itu sekarang sedang dibahas di MPR.
Untuk membahas PPHN, dikatakan Bamsoet, MPR menjaring berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat.
“Pimpinan rutin mendatangi perguruan tinggi di berbagai kota untuk meminta masukan dari kalangan akademisi terkait landasan pembangunan bangsa Indonesia untuk 25 hingga 50 tahun ke depan,” ungkapnya.
Bamsoet mengakui dinamika yang ada di MPR sangat dinamis.
Apalagi ada keinginan amandemen untuk memasukan PPHN dalam UUD.
Namun ia mengaku senang karena menunjukan bangsa Indonesia memiliki beragam pikiran dan pendapat.
“Pastinya untuk Indonesia. Setiap pendapat bagi MPR harus kia hargai sebab negara ini berdasarkan demokrasi,” tegasnya.
MPR di masa kepemimpinannya diakui Bamsoet juga terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.
Hanya Bamsoet memastikan agar derap, dinamika, dan kerja di MPR terus berjalan.
“Selama pandemi Covid-19 kita tetap melaksanakan tugas-tugas MPR,” tuturnya. (mar1/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Ajak Semua Komponen Bangsa Tangguh Hadapi Masa Pandemi
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Tim Redaksi, Sutresno Wahyudi