JAKARTA - Forum Rohaniwan Se-Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Senin (8/4) siang mendatangi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kedatangan itu dengan tujuan menyikapi maraknya penutupan rumah ibadah yang terjadi belakangan ini.
Romo Suprapto dari Konvensi Wali Gereja Indonesia mendukung segala usaha dan upaya dalam memperjuangkan hak konstitusi, khususnya yang harus dijamin adalah kebebasan beribadah yang akhir-akhir ini mengalami persoalan yang sangat memprihatinkan.
"Kami meminta semoga MPR berkenan mendesak ke pimpinan pusat untuk berlaku tegas. Selain itu membangun konsolidasi indentitas bangsa ini dengan basis Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika," ujar Romo Suprapto di MPR, Jakarta, Senin (8/4).
Sementara itu Adven Nababan dari HKBP Setu menyatakan pembongkaran gereja dan intervensi yang dilakukan kelompok tertentu telah mencinderai kerukunan beragama. Dia mencontohkan tindakan tersebut seperti yang dialami di gereja-gereja di Bekasi. "Pemerintah sangat lemah di sini. Saya usulkan Taufik Kiemas memanggil pemerintah Kabupaten Bekasi," terang dia.
Kemudian Ujang Tanusaputra dari GKI Yasmin menerangkan, pihaknya mendapat keputusan dari Mahkamah Konstitusi dan Ombudsman RI bahwa rumah ibadah mereka masih belum terwujudkan sampai sekarang.
"Saya melihat bahwa ada cara pandang agama secara simbolik ekspansif. Dalam kenyataannya, kehadiran rumah ibadah hanya sebuah ruang, untuk berkumpulnya umat untuk beribadah. Tapi kelompok-kelompok intoleran menyerang, bukan hanya agama lainnya, tetapi juga simbol-simbol negara," ujarnya.
Ketua MPR, Taufik Kiemas mengaku akan melakukan pertemuan dengan presiden, DPR, MA dan KY untuk membicarakan mengenai persoalan tersebut. Pertemuan itu kalau tidak bulan ini akan dilakukan bulan depan.
Dia pun mengimbau supaya tidak menyelesaikan kasus tersebut secara emosional. "Bahwa kita ini negara majemuk karunia Tuhan, negara sebesar ini bisa disatukan dengan Pancasila, luar biasa sekali. Saya akan berusaha menjembatani hal-hal ini," tandasnya. (gil/jpnn)
Romo Suprapto dari Konvensi Wali Gereja Indonesia mendukung segala usaha dan upaya dalam memperjuangkan hak konstitusi, khususnya yang harus dijamin adalah kebebasan beribadah yang akhir-akhir ini mengalami persoalan yang sangat memprihatinkan.
"Kami meminta semoga MPR berkenan mendesak ke pimpinan pusat untuk berlaku tegas. Selain itu membangun konsolidasi indentitas bangsa ini dengan basis Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika," ujar Romo Suprapto di MPR, Jakarta, Senin (8/4).
Sementara itu Adven Nababan dari HKBP Setu menyatakan pembongkaran gereja dan intervensi yang dilakukan kelompok tertentu telah mencinderai kerukunan beragama. Dia mencontohkan tindakan tersebut seperti yang dialami di gereja-gereja di Bekasi. "Pemerintah sangat lemah di sini. Saya usulkan Taufik Kiemas memanggil pemerintah Kabupaten Bekasi," terang dia.
Kemudian Ujang Tanusaputra dari GKI Yasmin menerangkan, pihaknya mendapat keputusan dari Mahkamah Konstitusi dan Ombudsman RI bahwa rumah ibadah mereka masih belum terwujudkan sampai sekarang.
"Saya melihat bahwa ada cara pandang agama secara simbolik ekspansif. Dalam kenyataannya, kehadiran rumah ibadah hanya sebuah ruang, untuk berkumpulnya umat untuk beribadah. Tapi kelompok-kelompok intoleran menyerang, bukan hanya agama lainnya, tetapi juga simbol-simbol negara," ujarnya.
Ketua MPR, Taufik Kiemas mengaku akan melakukan pertemuan dengan presiden, DPR, MA dan KY untuk membicarakan mengenai persoalan tersebut. Pertemuan itu kalau tidak bulan ini akan dilakukan bulan depan.
Dia pun mengimbau supaya tidak menyelesaikan kasus tersebut secara emosional. "Bahwa kita ini negara majemuk karunia Tuhan, negara sebesar ini bisa disatukan dengan Pancasila, luar biasa sekali. Saya akan berusaha menjembatani hal-hal ini," tandasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpinan KPK Patungan Ganti Rugi Lahan
Redaktur : Tim Redaksi