“Pancasila adalah dasar negara, bukan pilar seperti yang dikampanyekan MPR selama ini. Untuk itu, kami meminta MPR untuk segera menghentikan kegiatan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini,” tukas Edwin seusai acara deklarasi terbentuknya organisasi Anindo di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (2/12).
Edwin mengatakan pilar itu bisa diganti, akan tetapi dasar tidak bisa berubah begitu saja. Kalau itu diganti maka negara pada dasarnya bubar. "Pancasila adalah cita-cita berbangsa dan bernegara Indonesia. Dimana, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indoensia memiliki cita bangsa yang diejawantahkan dalam Pancasila yang termaktub pada pembukaan UUD 1945. Bila Amerika punya American Dream maka Indonesia mempunyai mimpi pada Pancasila yang merupakan cita-cita bangsa dan menyatukan masyarakat ini,“ ujarnya.
Salah seorang Tokoh Nasional ini mengutarakan, setiap upaya memperbaiki bangsa harus diletakkan dalam cita-cita dan tujuan negara sebagaimana yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945. “Dalam hal ini, nilai-nilai luhur sebagai ruh dari UUD 1945 harus dibumikan melalui berbagai cara agar terinternalisasi kuat dalam diri atau warga bangsa. Saat ini dibutuhkan dalam perencanaan implementatif dari norma pancasila itu untuk membangun kehidupan masyarakat,“ ujarnya.
Bagi bangsa Indonesia, tegas Edwin, Pancasila adalah harga mati sebagai ideologi dan perjanjian bangsa. “Bagi kita Pancasila harus jadi dasar pondasi kebangsaan, tidak boleh jadi pilar. Pancasila harus dihidupkan dan disosialisasikan lebih massif," kata Edwin.
Dikatakan Edwin pula, kehadiran Anindo merupakan wadah perjuangan kaum nasionalis untuk mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara. Anindo didirikan oleh tokoh-tokoh nasional dan daerah dari berbagai profesi. "Jangan jadi jongos asing yang ingin menghancurkan Pancasila. Saatnya nasionalis bersatu. Saatnya kita tunjukan ke dunia, bangsa Indonesia dibangun dengan konsep yang jelas," katanya.
Dia mengemukakan, Anindo melihat nasib bangsa sejak dahulu sangatlah menderita. Indonesia dikuasai oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau Perserikatan Perusahaan Hindia Timur Belanda pada 1602-1799. Artinya sudah sejak lama rakyat sangat menderita. Kekayaan sumber daya alam (SDA) dihisap dan yang menikmati adalah perusahaan VOC berikut serdadu-serdadunya, rakyat ditindas.
Dia menambahkan, pada era Presiden pertama Soekarno pada 1945-1967, Pancasila dijadikan sebagai alat pemersatu dan pembentukan nation dan character building. Pancasila menjadi modal untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pada saat itu rakyat bersabar dan memahami untuk menunggu terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
Sedangkan pada era Presiden kedua Soeharto 1967-1998, lanjut Edwin, Pancasila memang disosialisasikan secara umum ke seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan rakyat memhami akan Pancasila secara utuh dengan tekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, Pancasila menjkadi alat untuk melanggengkan kekuasaan rezim. Sementara pada era Reformasi pada 1998-sekarang semangat rakyat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 justru diubah serta melenceng dari relnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Butuh Capres Alternatif, PKB Mulai Dekati Rhoma
Redaktur : Tim Redaksi