jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang terus melakukan transformasi digital untuk menegakkan konstitusi.
Di antaranya, menghadirkan Judicial Administration System (JAS) yang memperkuat dan mengoptimalkan peran MK dalam menangani, mengadili, dan memutuskan perkara.
BACA JUGA: MPR RI Minta Pemerintah Perhatikan Kelompok Rentan di Tengah Lonjakan Kasus Omicron
Selain itu, menghadirkan General Administration System (GAS) untuk memperkuat layanan umum kepada lingkungan internal MK dan umum.
"Dua sistem tersebut terlihat dalam sidang perkara daring, permohonan informasi online melalui fasilitas PPID, menghadirkan sistem informasi manajemen penanganan perkara, serta salinan putusan yang ditandatangani secara elektronik oleh panitera," ujar Bamsoet.
BACA JUGA: Bamsoet Satukan Anak Kolong untuk Dukung Gerakan Ekonomi Kerakyatan
Hal itu dikatakan Bamsoet usai menghadiri secara virtual Sidang Pleno Khusus Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2021-2022 di Jakarta, Kamis (10/2).
Ketua ke-20 DPR RI ini menjelaskan, sepanjang 2003 hingga 2021, MK mencatat ada 3.341 perkara yang teregistrasi. Sebanyak 3.317 telah mendapatkan putusan, sedangkan 24 perkara lain masih diproses.
BACA JUGA: MPR RI: Kolaborasi Semua Pihak Mempercepat Kehadiran UU TPKS
"Dari 3.341 perkara yang teregistrasi, 1.501 terkait pengujian undang-undang, 29 perkara terkait sengketa kewenangan antarlembaga negara, 676 perkara Pemilu, serta 1.135 perkara Pilkada," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, khusus 2021, MK telah meregistrasi 277 perkara. Terdiri dari 121 perkara pengujian undang-undang, 3 perkara terkait sengketa kewenangan lembaga negara, serta 153 perkara pilkada.
"Dari jumlah tersebut, 253 perkara sudah diambil keputusan. Antara lain 99 perkara pengujian undang-undang, 3 perkara sengketa kewenangan lembaga negara, dan 151 perkara pilkada," terang Bamsoet.
Wakil Ketua Umum FKPPI ini juga mengapresiasi kinerja MK yang mendapatkan kepercayaan dari The World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) untuk menjadi penyelenggara kongres ke-5 WCCJ yang digelar pada 4–8 Oktober 2022 di Bali.
"Sebanyak 118 negara akan hadir dan meramaikan kegiatan internasional mahkamah dunia ini,'' ucap Bamsoet.
Event ini tidak hanya penting bagi MK, tetapi juga Indonesia yang menjadi pemimpin G20. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi