jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat minta pemerintah pusat dan daerah segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak Corona (Covid-19).
Politikus Partai NasDem yang karib disapa Rerie itu menegaskan, penyalurannya harus berdasarkan data yang akurat agar tepat sasaran.
BACA JUGA: Kacau, Bansos Terdampak Corona Diduga Dipotong, Oknumnya Ternyata
Menurutnya, penyaluran program bantuan yang akan diberikan pemerintah dalam waktu yang hampir bersamaan menuntut tingkat kecermatan yang tinggi dari para pelaksana di lapangan.
"Meski penyaluran bantuan bersifat disegerakan harus dilakukan dengan pendistribusian yang tepat sasaran, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," kata lestari dalam keteranganya di Jakarta, Senin (20/4).
BACA JUGA: Ridwan Kamil Minta Bansos untuk Warga Terdampak Corona Tepat Sasaran
Dalam penanggulangan dampak pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemerintah menjanjikan akan segera menyalurkan beragam program bantuan sosial (bansos) antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta penerima, program bantuan sembako selama sembilan bulan untuk 20 juta penerima.
Selain itu bansos tambahan untuk Jabodetabek sebanyak 4,1 juta penerima, Kartu Prakerja untuk 5,6 juta orang dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk sembilan juta keluarga.
BACA JUGA: Kapolda: Saya Bilang Setop, Kami Tidak Main-main!
Rerie mendesak supaya bansos ebih cepat disalurkan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 setelah melihat banyak rakyat yang memutuskan mudik lebih dini ke kampung halaman.
“Mereka memilih mudik dengan berbagai alasan antara lain kehilangan pekerjaan sehingga tidak punya penghasilan untuk biaya hidup maupun untuk membayar kontrak rumah,” ujar Rerie.
Sebelum PSBB diberlakukan, sudah banyak pekerja sektor informal kehilangan penghasilan.
"Saat ini sejumlah perusahaan sudah mulai mengistirahatkan karyawan. Penyaluran bansos harus lebih cepat," pinta Rerie.
Namun, Rerie mengingatkan, dalam penyaluran bantuan sosial membutuhkan data yang akurat.
"Di sejumlah media disebutkan ada banyak pengembalian bantuan dari pemerintah daerah karena nama di daftar penerima sudah tidak tinggal di alamat tersebut,” ungkapnya.
Dia mencontohkan, dari 5.377 paket sembako yang telah diserahkan ke warga di sebuah kelurahan di Jakarta Selatan, 500 di antaranya dikembalikan. Sementara, di empat kelurahan lainnya yang sudah terjadwal menerima bantuan pada 15 April 2020, sampai dengan kemarin, justru belum ada bantuan yang mengalir.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem ini menegaskan dengan data penerima yang tidak diverifikasi dengan baik dan manajemen penyaluran yang buruk, berpotensi menimbulkan permasalahan baru dalam penyaluran beragam program itu.
Menurut Rerie, transparansi dalam penyaluran sejumlah bantuan ini sangat diharapkan, agar semua pihak bisa mengontrol pelaksanaannya.
"Jangan menunda pemberian bantuan sosial yang sudah dianggarkan. Pemberian bantuan pun mesti dipastikan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, transparan dan jelas. Bantuan tak asal," katanya.
Rerie juga mengapresiasi pengabdian tenaga kesehatan dalam mengatasi wabah Covid-19. Dalam beberapa hari terakhir menunjukkan pasien sembuh melampaui jumlah yang meninggal. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy