JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin berharap Kesekjenan DPR menghentikan berbagai proyek pembangunan seperti renovasi gedung DPR. Menurut Lukman, proyek dengan dana besar hanya akan mengundang polemik dan protes keras dari masyarakat.
"Harapan itu juga saya tujukan kepada seluruh kolega saya sesama anggota Dewan agar tidak merespon berbagai proyek di DPR ini sebab masyarakat memprotes keras. Dan DPR harus mendengarkan keberatan-keberatan masyarakat," tegas Lukman Hakim Saifuddin di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (11/1).
Dikatakannya, realitas pelaksanaan proyek di lingkungan Kompleks Parlemen memang kurang transparan baik proses tender hingga pengerjaannya. Contoh terkini renovasi Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) yang menelan biaya Rp20 miliar.
"Sebagai anggota Dewan dan tiap hari ke Senayan juga tidak tahu kalau ada pengerjaan renovasi ruang Banggar senilai Rp20 miliar yang kini dalam proses penyelesaian. Wajar masyarakat mempertanyakan ketidaktransparanan ini. Tahu-tahu pengerjaan renovasi sudah mau selesai, kapan tendernya? Kan gitu," tanya politisi PPP ini.
Karena itu, Lukman mengimbau Banggar DPR agar menghentikan saja seluruh anggaran terkait pembangunan dan pengerjaan fisik gedung DPR, baik pertamanan, ruangan, toilet, atau kursi, dihentikan saja.
"DPR kembali saja pada tugas pokok dan fungsinya, yaitu fungsi pengawasan, legislasi, dan penyusunan anggaran untuk pembangunan yang terkait dengan fungsi kepentingan rakyat pada umumnya," tegas Lukman.
Terlebih, kata Lukman, selama ini banyak rencana kerja DPR yang belum dilaksanakan dengan baik. Sehingga masyarakat banyak menuntut peningkatan kinerja anggota DPR. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Bangun Ruang Rapat Banggar Senilai Rp20 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi