jpnn.com, LAMPUNG - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama Universitas Lampung (Unila) menggelar Forum Komunikasi Publik (FKP).
Plt Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah menyampaikan lembaganya ingin mendapatkan masukan dan usulan dari para mahasiswa Unila melalui FKP ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik MPR.
BACA JUGA: Pesan Khusus Plt Sekjen Siti Fauziah Saat Pimpin Mutasi di Lingkungan Setjen MPR
Dia menyampaikan pihaknya sedang melakukan penyempurnaan dan pengembangan dalam aspek pelayanan kepada publik.
"Oleh karena itu, di dalam forum (FKP) ini kami meminta masukan dari kalangan perguruan tinggi baik mahasiswa maupun dosen supaya kelembagaan MPR dan program kerja MPR dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat," kata Siti Fauziah ketika membuka FKP MPR di Ballroom Hotel Radisson, Lampung, Jumat (8/11).
BACA JUGA: Ketua MPR RI Gaungkan Dukungan untuk Palestina saat Pelantikan Presiden
Forum Komunikasi Publik (FKP) merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh Sekretariat Jenderal MPR dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya dalam penyediaan dan memberikan layanan informasi kepada publik.
Siti Fauziah mengungkapkan banyak kegiatan di MPR RI yang sudah dipublikasikan melalui berbagai platform media sosial, seperti facebook, instagram, twitter, youtube, tiktok dan situs resmi MPR (www.mpr.go.id).
"Melalui media sosial itu, kami mempublikasikan kegiatan di MPR RI, termasuk juga kunjungan delegasi ke MPR RI. MPR RI memberi pelayanan penerimaan delegasi dan PPID MPR," terangnya.
Kepada mahasiswa dan pengajar Unlam, Siti Fauziah juga menyebutkan selain media sosial, MPR juga memiliki platform Buku Digital MPR yang bisa diunduh di Playstore.
"Buku Digital MPR ini sangat penting untuk mahasiswa dan dosen karena ada buku-buku yang diproduksi MPR tapi tidak diperjualbelikan di toko buku. Hasil-hasil Kajian MPR yang dibukukan hanya bisa dilihat di situs web resmi MPR," kata wanita yang akrab disapa Bu Titi ini.
"Itulah yang dilakukan MPR supaya MPR dekat dengan masyarakat," imbuhnya.
Untuk 2025, MPR menyiapkan beberapa program dan kegiatan untuk lebih mendekatkan MPR kepada mahasiswa dan masyarakat.
Salah satu di antaranya adalah program dan kegiatan 'Debat Konstitusi' yang menyentuh kalangan mahasiswa.
"Ada program baru di tahun 2025. Kami akan memulai kembali program dan kegiatan Debat Konstitusi. Dalam MPR periode lima tahun kemarin, program Debat Konstitusi ditiadakan. Kegiatan ini diadakn kembali untuk mendekatkan MPR ke mahasiswa dan masyarakat," tuturnya.
FKP Sarasehan Kehumasan MPR dengan tema 'Evaluasi Efektivitas Layanan Penerimaan Delegasi dan PPID sebagai Aspek Pelayanan terhadap Publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI' ini dihadiri Wakil Dekan III FKIP Unila Hermi Yanzi, Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) FKIP Unila Dedy Miswar, dan Berchah Pitoewas.
Sementara itu, pemateri FKP MPR ini adalah Yenita Revi (Kasubag Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR), Djarot Widiarto (Kasubag Pemberitaan dan Layanan Informasi Setjen MPR), dan Yunisca Nurmalisa (Ketua Program Studi PPKn FKIP Unila).
Dari FKP ini mahasiswa dan dosen FKIP Universitas Lampung menyampaikan beberapa masukan dan usulan di antaranya perlunya tour guide.
MPR menyiapkan kuesioner untuk delegasi yang datang berisi pertanyaan soal peningkatan kualitas pelayanan MPR, program interaktif seperti simulasi sidang MPR, perlunya sertifikat untuk delegasi, tayangan video tentang gedung-gedung di komplek parlemen, anggota delegasi yang berkunjung membuat konten untuk media sosial. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi