jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid meminta pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin membuat terbosan untuk menyelesaikan persoalan honorer K2.
Masuknya revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara ke dalam RUU prioritas di prolegnas 2020, menurutnya, bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah dan DPR untuk bersama-sama membuat regulasi untuk menghargai pengabdian honorer K2. Baik tenaga pendidik hingga kesehatan.
BACA JUGA: Nur Baitih Bawa Kabar Gembira untuk Honorer K2, Gaji Rp 8 Juta
"Dengan masuknya revisi UU ASN dalam prolegnas prioritas, tentu pemerintah harus ada terobosan. Mereka sudah mengabdi. Berikan tempat kepada mereka sebagai bentuk penghargaan," ucap Jazilul menjawab jpnn.com, di Kompleks Parlemen, Kamis (5/12).
Dia berharap ada kepastian terkait nasib para honorer K2 yang sampai sekarang jumlahnya masih sekitar 397 ribuan orang lagi. Apakah menjadi PPPK atau PNS.
BACA JUGA: Anggota DPR: Jatahnya Honorer K2 Itu PNS, Bukan PPPK
Oleh karena itu, perubahan UU ASN nanti harus memberikan jaminan bagi para honorer K2 untuk diangkat menjadi abdi negara sebagai ASN.
"Regulasinya diatur di situ (revisi UU ASN). Apakah dia masuk menjadi PNS atau PPPK," tandas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Demi Honorer K2, Hugua: Saya Akan Mendekati Pak Tjahjo
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam