jpnn.com, JAKARTA - Kondisi ketidakpastian yang dihadapi di masa wabah Covid-19 harus direspons dan ditangani dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Tidak ada satu pun model penanganan Covid-19 yang bisa persis diaplikasikan di setiap daerah. Karena itu, saya sepakat bila setiap daerah diberi kewenangan untuk menentukan strategi penanganan sesuai karakteristik tantangannya masing-masing," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat menyampaikan kata penutup dalam diskusi online bertema Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia, Rabu (27/5).
BACA JUGA: Lestari MPR: Jadikan Harkitnas Momentum Membangkitkan Kesadaran Bersama Melawan Covid-19
Diskusi yang dimoderatori Luthfy Asyyaukanie PhD, Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI itu digagas Forum Diskusi Denpasar 12 bersama Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Bidang Kebijakan Publik.
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang dihadiri 100 peserta itu, Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Luthfi Mutty (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah), Saur Hutabarat (Jurnalis Senior) dan dr. H Mohammad Subuh MPPM (Tenaga Ahli Menteri Kesehatan bidang Ekonomi Kesehatan).
BACA JUGA: Panglima Mutasi 78 Perwira Tinggi TNI, TNI AU Ukir Rekor Terbanyak
Tentunya, jelas Rerie sapaan akrab Lestari, pemerintah daerah tidak sendiri, harus didukung pemerintah pusat.
"Tata kelola yang komperhensif membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah," ujar Legislator Partai NasDem itu.
BACA JUGA: Kolonel Bangun Nawoko Terkejut Setelah Mendengar Hasil Sidang
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam diskusi itu berbagi pengalaman dalam menangani wabah Covid-19 di wilayahnya.
Menurut Ridwan, dengan jumlah penduduk Jawa Barat 50 juta orang, setara dengan jumlah penduduk Korea Selatan dan besaran anggaran hanya 1 persen dari Korea Selatan, membutuhkan kesabaran dan kreativitas dalam pengendalian Covid-19 di wilayahnya.
Sejauh ini, menurut Ridwan, pihaknya melakukan lima nilai kepemimpinan yang dilakukannya di Jawa Barat dalam melakukan pengendalian Covid-19.
“Pertama kita harus proaktif. Sebelum pemerintah pusat melakukan test Covid-19, kami sudah melakukannya,” ujar Ridwan.
Nilai berikutnya adalah transparan dalam menyajikan data, dasar pengambilan keputusan harus secara ilmiah, inovatif untuk memenuhi kelengkapan peralatan dan kolaboratif atau bekerja sama dengan banyak pihak untuk merealisasikan sejumlah langkah pengendalian Covid-19.
Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Luthfi Mutty berpendapat wabah Covid-19 dalam perspektif pemerintahan menyadarkan kita bahwa ada masalah dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Masalah tersebut, menurut Luthfi Mutty, karena pemerintah belum mampu menjalankan sejumlah fungsi manajemen antara lain fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan baik.
Akibatnya, tambah Luthfi Mutty, produk kebijakan yang dihasilkan baik pemerintah pusat dan sejumlah pemerintah daerah malah menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19.
Sementara itu jurnalis senior, Saur Hutabarat menilai upaya pengendalian Covid-19 di tanah air juga terkendala dengan gaya komunikasi pemerintah kepada masyarakat, yang hanya melulu mengedepankan data.
Saur dalam paparannya menunjukkan video bagaimana Gubernur New York, Andrew M Cuomo mengajak warganya memakai masker di masa pandemi Covid-19, dengan menanamkan pemahaman kepada warganya untuk saling menghargai orang lain.
Demikian juga dengan Dr Amy Acton, juru bicara pengendalian Covid-19 di negara bagian Ohio, Amerika Serikat, yang mengajak masyarakat untuk bersama melawan Covid-19.
Tidak dengan instruksi, tambah Saur, tetapi dengan contoh atau cerita yang menginspirasi untuk mewujudkan kebersamaan menghadapi pandemi.
"Dalam komunikasi di masa krisis seperti saat wabah Covid-19 ini, seharusnya gaya komunikasi pemerintah kepada publik lebih didasari pendekatan ke manusia bukan sekadar mengumumkan statistik," ujar Saur.
Menanggapi hal itu Tenaga Ahli Menteri Kesehatan bidang Ekonomi Kesehatan, Mohammad Subuh mengungkapkan dalam pengendalian Covid-19 di tanah air upaya yang dilakukan pemerintah sudah berdasarkan pertimbangan ilmiah dan sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).
"Distrust yang terjadi di tengah masyarakat dalam penanganan Covid-19 saat jni, harus dijawab dengan langkah dan tindakan yang jelas," jelas Mohammad Subuh.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi