jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang menilai, keberadaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan UU terkait belum menguntungkan rakyat perbatasan dan negara.
"Cara kerja BNPP itu tidak jelas. Akibatnya berbagai masalah di perbatasan tidak kunjung selesai," kata Oesman di Jakarta, Senin (2/2).
BACA JUGA: Genjot Pembangunan 1.138 Desa di Perbatasan
Hal yang sama juga terjadi dengan lembaga pemerintahan yang juga ditugasi mengurus pembangunan di perbatasan.
"BNPP dan kementerian terkait dengan yang menangani kawasan perbatasan itu tidak beres. Padahal sudah banyak uang rakyat dikerahkan ke situ, tapi kondisi tidak pernah membaik," tegasnya.
BACA JUGA: Sengketa Golkar: Kubu Ical Menang di PN Jakpus
Dia menyindir era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sepuluh tahun jadi presiden tapi tidak pernah membedah masalah perbatasan secara komprehensif.
"Memangnya yang sudah pernah berkuasa selama sepuluh tahun terakhir memikirkan pembangunan perbatasan? Kalau pemerintahan Jokowi, kan belum tumbuh bulunya. Jadi tidak ada hubungannya juga dengan 100 hari kerja Presiden Jokowi," tegas Oesman. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Kuasa Hukum BG Ingin Praperadilan Digelar tanpa KPK
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tanyakan Soal Perpanjangan Freeport, Pimpinan DPR Datangi Istana
Redaktur : Tim Redaksi