jpnn.com - JAKARTA – MPR merespon secara serius aspirasi masyarakat yang menghendaki perlunya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Dalam rangka membahas hal tersebut, Ketua MPR Zulkifli Hasan memimpin rapat gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Lembaga Pengkajian di Ruang GBHN, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 24 Pebruari 2016. Dalam Ragab itu, Ketua MPR didampingi Wakil Ketua Mahyudin dan Oesman Sapta.
BACA JUGA: 7 Poin yang Dilarang KPI Tayang di TV Mulai Hari Ini
Rapat Gabungan dihadiri antara lain Ahmad Basarah (PDIP), Ana Muawanah (PKB), Hardisoesilo (Partai Golkar), Guntur Sasono (Demokrat), Zainut Tauhid (PPP), Fadholi (Nasdem), John Pieris (DPD), Jafar Hafsah (Lembaga Pengkajian).
Salah satu topik bahasan dalam Ragab itu adalah aspirasi masyarakat terkait dengan GBHN. MPR merespon dengan melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara.
"Ragab tadi memutuskan untuk merespon masukan-masukan publik khususnya mengenai haluan negara. MPR akan melakukan tahapan-tahapan untuk merealisasikan haluan negara melalui amandemen terbatas," kata Zulkifli Hasan usai Ragab.
BACA JUGA: Gatot Tuding Erry Kerahkan Demonstrans
Tahapan-tahapan untuk merespon aspirasi itu, jelas Zulkifli, di antaranya mengajak diskusi kalangan perguruan tinggi, mengadakan pertemuan dengan Ormas-Ormas besar maupun kecil, melaksanakan seminar, simposium dan publik hearing terkait perlunya haluan negara.
"Kalau nanti misalnya perlu langkah amandemen terbatas maka nanti akan dilakukan langkah-langkah politis selanjutnya," ujarnya.
Dalam Ragab itu, Pimpinan MPR menugaskan Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian untuk mengkaji lebih mendalam tentang aspirasi masyarakat terkait wacana perlunya haluan negara. "Sebab, hampir semua sepakat mengenai perlunya haluan negara," katanya. (rl/sam/jpnn)
BACA JUGA: Wuih..PKS Terdepan Dukung RUU AntiLGBT
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Saya Ingin yang Lebih Gila Lagi!
Redaktur : Tim Redaksi