jpnn.com - GAMBIR – Pembangunan mass rapid transit (MRT) terus menguras APBD DKI Jakarta. Tahun depan, PT MRT Jakarta selaku pelaksana proyek meminta tambahan modal Rp 4,6 triliun. Meski dipersoalkan DPRD karena nilainya terlalu tinggi, PT MRT ngotot jalan terus. Mereka menegaskan, dana sebesar itu sesuai dengan kebutuhan.
Permintaan anggaran Rp 4,6 triliun tersebut masuk dalam pos penyertaan modal pemerintah (PMP) dalam RAPBD 2015. Jumlah itu lebih kecil daripada PMP tahun ini yang mencapai Rp 5,1 triliun. PT MRT Jakarta menganggap PMP yang diajukan ke pemprov masuk akal. Sebab, dana tersebut akan dipakai untuk modal kerja selama masa konstruksi, pengadaan lahan bangunan, dan pembelian kantor kedutaan besar Inggris.
BACA JUGA: DKI Siaga Banjir 10 Januari Nanti
"Kami akan menjelaskan secara detail kepada dewan mengenai rencana pemakaian dana itu,” ujar Dirut PT MRT Jakarta Dono Boestami kepada Jawa Pos, Sabtu (20/12).
Selain itu, kalangan DPRD DKI memang mempersoalkan PMP untuk badan usaha milik daerah (BUMD). Delapan BUMD tersebut akan mendapatkan suntikan modal. Totalnya Rp 11,3 triliun. Namun, hanya PT MRT yang mendapat jatah terbesar. Yakni, Rp 4,6 triliun. Kalangan dewan pun menganggap dana tersebut tidak realistis. Karena itu, pembahasan RAPBD 2015 tidak kunjung tuntas.
BACA JUGA: Tak Sekadar Pembatasan Sepeda Motor, Pejabat pun Harus Berbudaya
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pun mempertanyakan langkah eksekutif yang tetap ngotot dengan besaran PMP untuk BUMD. Selain itu, pihak BUMD yang diundang dewan belum bisa menjelaskan secara detail mengenai penggunaan dana tersebut.
"Kalau itu (besaran PMP) hanya akal-akalan mereka, ya kami nggak bisa ngasih sebanyak yang diminta," ujarnya.
BACA JUGA: Bumil dan Anak Tewas Berpelukan
Meski demikian, Dono belum mengetahui jika salah penyebab molornya pengesahan RAPBD 2015 adalah PMP. Dia juga belum dipanggil dewan untuk menjelaskan hal tersebut. Dia menegaskan siap mendatangi DPRD agar permintaan anggaran yang diajukan tidak disalahartikan. Alasannya, anggaran itu cukup jelas dan bisa dilihat publik. Sebab, proyek MRT hingga kini masih berlangsung.
’’Hal tersebut bisa dilihat sendiri dari progresnya,’’ katanya.
Sementara itu, BUMD lain, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), juga menyatakan siap dipanggil DPRD. Mereka meminta tambahan PMP Rp 550 miliar. Angka tersebut berasal dari konsep dan perencanaan yang jelas. Dia mengatakan, permintaan itu telah dibicarakan dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Saya bertemu (dengan dewan) dua kali. Kalau memang belum cukup menjelaskan soal itu, kami akan datang dengan senang hati," kata Dirut PT Jakpro Budi Karya.
Tahun ini Jakpro telah digerojok PMP senilai Rp 500 miliar. Dana sebesar itu dipakai untuk membebaskan lahan yang akan ditempati rumah susun alias flat. Tetapi, dana Rp 550 miliar yang diajukan untuk PMP tahun depan akan digunakan untuk berbagai macam program. Antara lain, men-support program ketahanan energi milik pemprov dengan membangun pembangkit listrik tenaga gas, mempercepat pembangunan jalan tol Tanjung Priok Jakarta Utara, dan menyediakan lahan untuk flat.
"Jadi, dana tersebut tidak digunakan untuk main-main," tegasnya.
Terkait dengan sikap dewan yang mencurigai dana tersebut akan didepositokan ke bank, Budi menilai hal itu disebabkan kurang koordinasi saja. Dia memaklumi sikap dewan. Sebab, mereka memiliki tugas pengawasan. Dia menilai politisi Kebon Sirih memiliki wewenang untuk mengkritisi dan mengetahui lebih detail anggaran yang dikeluarkan pemprov. Termasuk, dana PMP BUMD.
"Apalagi anggota dewan kan banyak orang-orang baru. Jadi, koordinasi mungkin harus ditingkatkan lagi," katanya. (fai/co2/oni)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BNN Razia UKI, Pos Sekuriti Dirusak
Redaktur : Tim Redaksi