jpnn.com - JAKARTA -- Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan pihaknya tetap pada keinginan untuk pembatasan ekspor mineral mentah. Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat membahas implementasi UU Minerba dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam, (8/1).
"Saya cerita dulu, saya 2 hari kemarin ke China, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri ada tumpukan 3 juta ton tinggi banget di pantai, bauksit, semuanya tumpukan ekspor bahan mentah dari Indonesia. Itulah. Itu yang mau kita setop. Enggak bisa kita perkenankan," tegas Hidayat ditemui usai rapat.
BACA JUGA: Kebut Revisi PP Pelaksana UU Minerba dalam Dua Hari
Menurut Menperin, pihaknya sama sekali tidak akan memberi celah untuk adanya ekspor mineral mentah tersebut.
Ia pun menampik pernyataan PT Freeport yang menyebut khusus mineral konsentrat 15 persen tetap bisa diekspor.
"Emangnya dia (Freeport) yang atur? Enggak bisa, pokoknya yang mentah tidak diperkenankan, kita akan mengikuti perintah undang-undang. Istilahnya bagi barang, bahan baku mineral, yang sudah mengalami proses value added sedang diatur di ESDM dan bagi yang sedang under construction menyelesaikan smelter," sambung Hidayat.
BACA JUGA: Rancang Bangun Bandara di Karawang
Ia menyatakan perumusan untuk pengaturan revisi PP khusus UU Minerba beserta pertimbangannya sedang dirumuskan dan akan dilaporkan pada Presiden sebelum undang-undang dijalankan.
"Nanti semuanya dirumuskan di ketentuan Permen, jadi akan ada perangkat PP dan permen yang dibuat," tandas Menperin. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Slot untuk Garuda di Halim Tunggu Hasil Evaluasi Citilink
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Belum Bahas Pelarangan Ekspor Mineral Mentah
Redaktur : Tim Redaksi