jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik Boni Hargens mengomentari pernyataan mantan politikus Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban yang meminta MPR RI segera menggelar sidang istimewa untuk mengadili Presiden Joko Widodo. Menurut Boni, pernyataan MS Kaban itu bisa dilihat dari dua hal.
Pertama, kata dia, MS Kaban tidak punya informasi yang akurat tentang kinerja pemerintah.
BACA JUGA: Halo, Pak MS Kaban, Uni Irma Bertanya, Apakah Anda Bermimpi?
Kedua, MS Kaban sengaja melakukan provokasi.
"Kita tahu modus ini sedang terjadi di Malaysia dengan munculnya gerakan serba hitam yang mendesak PM Muhyiddin mundur," kata Boni kepada JPNN.com, Rabu (21/7).
BACA JUGA: MS Kaban Desak MPR Mengadili Jokowi, Serangan Balik Kapitra Keras Banget
Doktor lulusan Amerika Serikat itu menambahkan, rakyat Indonesia mengetahui kerja nyata Presiden Jokowi.
"Mereka tidak buta hati seperti sebagian elite politik yang korup. Apa yang disampaikan Kaban tidak mencerminkan suara rakyat. Itu suara oposisi jalanan," ujar pengamat asal Manggarai, Flores, itu.
BACA JUGA: 7 Khasiat Rutin Minum Air Kelapa Rebus, Penyakit Kronis Ini Langsung Tidak Berkutik
Menurutnya, kritik semacam itu harus disertai informasi yang komprehensif.
"Kalau tidak, orang akan melihat itu suara provokasi," tambah Boni.
Namun demikian, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu menyatakan, kritik terhadap kinerja pemerintah dibutuhkan.
Pasalnya, lanjut Boni, demokrasi memang butuh pengawasan. Namun, kritik dan provokasi itu jauh berbeda.
Boni melihat, pernyataan MS Kaban cenderung ke arah provokasi.
"Saat ini dibutuhkan kesadaran moral bersama untuk berjibaku, bahu-membahu, tolong-menolong dalam menghadapi wabah Covid-19," ucap Boni.
Dia menyarankan agar rekayasa politik dihentikan dan fokus pada keselamatan rakyat Indonesia.
"Rekayasa politik dihentikan. Kita fokus pada keselamatan rakyat seperti yang diteladani Presiden Jokowi," pungkas Boni Hargens.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Ummat MS Kaban meminta MPR menggelar Sidang Istimewa untuk mengadili Presiden Jokowi.
“Presiden pun tak tahu kapan pandemi akan teratasi. Terkendali kata LBP. Belum terkendali kata Presiden. Presiden dan opung LBP berbeda lihat situasi,” kata MS Kaban di akunnya di Twitter, Senin (19/7).
MS Kaban juga menilai kegagalan PPKM Darurat adalah kegagalan presiden. (cr3/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama