MS Kaban Minta Presiden Jokowi Diadili, Pengamat: Hanya Gimmick, Mencari Perhatian

Rabu, 21 Juli 2021 – 17:54 WIB
MS Kaban. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik, Asrinaldi menyatakan pernyataan mantan politikus Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban yang meminta MPR segera menggelar sidang istimewa untuk mengadili Presiden Joko Widodo hanya sebatas tensi politik belaka.

Menurut Asrinaldi, untuk mengatakan pemerintah gagal dalam menangani Covid-19, harus ada indikator yang jelas dan disepakati bersama.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Siti Fadilah Sebut Berita Ini Memalukan, Jokowi Kecewa, Luhut Langsung Beri Perintah Khusus

"Indikator yang bisa dipertanggungjawabkan termasuk data dan sumbernya. Kalau dikatakan gagal, tapi indikator tidak jelas, itu tidak baik juga untuk pembelajaran," kata Asrinaldi kepada JPNN.com, Rabu (21/7)

Dia menilai keberhasilan pemerintah menangani Covid-19 atau tidak itu relatif dengan mencontoh negara maju seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan yang juga kembali mengalami peningkatan kasus.

BACA JUGA: MS Kaban Desak MPR Mengadili Jokowi, Gilbert Simanjuntak: Kerjaan Murahan

"Dalam artian tidak ada negara di dunia ini yang memang lolos dan berhasil menangani Covid-19 dengan baik," lanjutnya.

Asrinaldi juga menjelaskan peran pemerintahan Jokowi untuk menangani pandemi Covid-19 sudah maksimal sesuai dengan kemampuan negara.

BACA JUGA: MS Kaban Desak MPR Mengadili Jokowi, Serangan Balik Kapitra Keras Banget

"Kalau dilihat dari komitmen presiden, saya pikir luar biasa. Persoalan kasus tidak terkendali itu tidak hanya dari faktor pemerintah, masyarakat juga harus sadar bahwa untuk penanganan ini perlu kerja sama," ucap dosen Ilmu Politik Universitas Andalas itu.

Dia yang mengaku bukan sebagai pendukung Jokowi ikut merasakan kehadiran pemerintah tak kala sedang menjalani isolasi mandiri.

"Saya merasakan dari mulai diswab sampai dibawa ke RS itu diperhatikan pemerintah,semuanya, dan saya apresiasi betul, selama ini kan kita kritik saja," ungkapnya.

Salah satu penyebab pemerintah belum maksimal, jelas Asrinaldi, ialah masyarakat Indonesia yang beragam termasuk ada kelompok yang tidak percaya Covid-19 itu ada.

"Itu yang membuat pemerintah susah mengendalikannya jika dibandingkan dengan negara maju yang tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi dan jumlah penduduknya sedikit," sambung pria kelahiran Solok, Sumatera Barat, 47 tahun silam.

Tak hanya itu dia juga menyebutkan perilaku masyarakat Indonesia yang curang juga membuat pemerintah sulit untuk menekan angka kasus Covid-19.

"Perilaku masyarakat kita yang curang. PCR-nya positif, diubah jadi negatif, ada juga yang bikin PCR palsu, jadi memang terlalu komplek persoalannya kita ini, jadi kalau itu dikatakan gagal, terlalu cepat kita memvonis pemerintah seperti itu," ujar Asrinaldi.

Dia menegaskan pernyataan MS Kaban terlalu naif dan hanya mengedepankan unsur politik.

"Iya, itu gimmick saja untuk mencari perhatian menurut saya," tegasnya.

Meskipun begitu, dia membenarkan ada yang permasalahan yang terjadi dalam penanganan Covid-19 oleh pemerintah.

Dia mencontohkan kasus masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia sementara masyarakat diminta untuk tidak keluar rumah.

"Hanya permasalahan koordinasi saja yang kurang. Ini memang membuat orang tidak percaya pada pemerintah, ini memang kekeliruan karena terlalu banyak yang mengambil keputusan di pemerintahan itu," tutur Asrinaldi.(mcr8/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler