jpnn.com, BEIRUT - Menteri Luar Negeri Lebanon Nassif Hitti mengundurkan diri dari jabatannya lantaran merasa tidak adanya keinginan politik untuk melakukan reformasi di dalam pemerintahan.
Untuk diketahui, Lebanon tengah bergulat dengan krisis finansial yang membawa ancaman besar terhadap stabilitas negara tersebut.
BACA JUGA: Selandia Baru Dianggap Sukses Menangani Corona, Kok Menteri Kesehatannya Malah Mundur?
Para pendonor asing telah menegaskan tak akan ada bantuan hingga Beirut memberlakukan reformasi yang telah lama ditunda untuk menangani pemborosan dan korupsi.
"Mengingat tidak adanya keinginan efektif untuk mencapai reformasi yang struktural dan komprehensif yang telah didesak oleh masyarakat kita dan komunitas internasional, saya telah memutuskan untuk mundur," kata Hitti dalam sebuah pernyataan, Senin (3/8).
BACA JUGA: Rizal Ramli Meminta Menteri Jokowi Mundur Jika Kalah Debat
"Saya mengambil peran dalam pemerintahan ini untuk bekerja pada satu pimpinan yaitu Lebanon, lalu saya menemukan di negara saya berbagai bos dan kepentingan yang saling berkontradiksi," katanya.
"Apabila mereka tidak bersatu demi kepentingan menyelamatkan masyarakat Lebanon, jangan sampai, kapal ini tenggelam dengan semua yang ada di dalamnya."
BACA JUGA: Satu Menteri Melbourne Dipecat dan Dua Mundur, Mengapa Terjadi Begitu Cepat?
Hitti, yang merupakan mantan Duta Besar Lebanon untuk Liga Arab, diangkat sebagai Menlu pada Januari, saat PM Hassan Diab menjabat dengan dukungan dari pergerakan Hezbollah yang didukung Iran serta sekutu-sekutunya.
Keputusannya untuk mundur juga didorong oleh perbedaan dengan Diab, terutama setelah kunjungan baru-baru ini dari Menlu Prancis, dan keputusasaan karena dikesampingkan.
Diab tampak mengkritik Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian karena mengaitkan setiap bantuan untuk reformasi dan kesepakatan Dana Moneter Internasional dalam kunjungannya ke Beirut bulan lalu.
Negara memulai pembicaraan dengan IMF pada bulan Mei setelah gagal bayar atas hutang mata uang asingnya yang besar dan kuat.
Tetapi harapan keselamatan melalui kesepakatan IMF telah ditunda karena tidak adanya reformasi dan di tengah perbedaan antara pemerintah dan bank- bank atas kerugian finansial. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil