Setelah disibukkan dengan pandemi COVID-19 selama beberapa bulan terakhir, politik di negara bagian Victoria, Australia, menghangat dalam beberapa hari terakhir dengan mundurnya tiga menteri sejauh ini.

Dalam dua hari terakhir yang sudah mundur atau dipecat adalah Adem Somyurek, Menteri Urusan Pemerintahan Lokal, yang berasal dari Partai Buruh yang berkuasa di Melbourne.

BACA JUGA: 80 Persen Anak Australia di Bawah Usia Empat Tahun Sudah Main Internet

Dua menteri lainnya kemudian mengundurkan diri, yakni Robin Scott, yang merupakan asisten Menteri Keuangan, kemudian disusul oleh Marlene Kairouz, Menteri Urusan Masalah Konsumen

Dalam sistem politik di Australia semua pejabat baik di tingkat Federal maupun di negara bagian disebut Menteri.

BACA JUGA: Black Lives Matter Memicu Kesadaran Soal Penindasan Australia terhadap Warga Aborigin

Pemecatan atau mundurnya seorang menteri dari jabatan bukanlah hal yang aneh di negeri seperti Australia.

Namun yang tidak biasa dalam beberapa hari terakhir adalah pemecatan seorang menteri senior kemudian diikuti dengan pengunduran diri dua orang rekannya.

BACA JUGA: Warga Negara dan PR Australia Tidak Boleh ke Luar Negeri Sampai 17 September

Apa penyebabnya?

Hari Minggu malam (14/06) salah satu jaringan televisi di Australia, Channel Nine dalam programnya bernama '60 Minutes' memuat rekaman pembicaraan yang dilakukan oleh Adem.

Dalam program tersebut Adem, yang direkam diam-diam, memberikan komentar bernada merendahkan politisi Partai Buruh lainnya, yang juga seorang menteri, Gabrielle Williams.

Selain itu ada juga tuduhan jika Adem terlibat dalam apa yang disebut sebagai 'branch staking'.

Dalam politik di Australia, 'branch staking' mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh beberapa politisi untuk merekrut warga untuk menjadi anggota partai, namun diarahkan untuk memilih calon tertentu dalam pemilu.

Praktek ini sebenarnya tidaklah melanggar hukum, kecuali jika anggota partai yang baru tersebut memberikan nama dan alamat palsu atau memalsukan tanda tangan ketika menyerahkannya ke Komisi Pemilihan Australia (AEC).

Hari Senin (15/o6), Kepala negara bagian Victroia, Premier Daniel Andrews memutuskan untuk memecat Adem.

Adem sebelumnya meminta maaf 'sepenuhnya' atas bahasa yang digunakan saat menghina rekannya sendiri, namun mengatakan akan membela diri mengenai tuduhan melakukan 'branch staking'.

Dalam waktu beberapa jam, Adem mengundurkan diri dari keanggotaan partai, setelah Ketua Partai Buruh di tingkat nasional, yakni Anthony Albanese mendukung usaha untuk memecatnya dari partai.

Setelah pemecatan Adem, rekannya Robin Scott, yang juga namanya disebut dalam tayangan Channel Nine, mengundurkan diri sebagai asisten menteri keuangan dan mengatakan yakin jika penyelidikan kasus ini akan menemukan dirinya tidak bersalah.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan hari Selasa (16/06), Marlene Kairouz, yang namanya juga disebut di program '60 Minutes' mengatakan mundur dari kabinet, karena menurutnya tuduhan tersebut membuat perhatian pemerintah terganggu. Photo: Adam Somyurek sebelumnya adalah Menteri Urusan Pemerintahan Lokal negara bagian Victoria sebelum dipecat hari Senin (15/6/2020. (AAP: James Ross)

  Mengapa mereka mengundurkan diri?

Ketiga menteri tersebut disebut namanya dalam program yang ditayangkan oleh Channel Nine dan ketiganya berada dalam faksi yang sama.

Dalam sistem politik dimana pun, satu partai biasanya terbelah ke dalam faksi-faksi.

Adem sebelumya adalah tokoh senior dalam Partai Buruh di negara bagian Victoria, sehingga dia memiliki politisi lain yang mengikuti garis politiknya.

Adem, Robin dan Marlene, ketiganya sudah mengatakan keyakinannya jika mereka tidak melakukan kesalahan.

Namun di tengah masalah pandemi COVID-19, seperti yang dikatakan Marlene, dia tidak mau masalah yang dihadapinya membuat konsentrasi pemerintah saat mengatasi virus corona menjadi terbelah.

Menurut wartawan ABC, Richard Willingham, yang biasa meliput pemerintahan Victoria, adanya tekanan kuat dari kalangan partai tampaknya membuat ketiga orang tersebut mengundurkan diri.

Premier Andrews menanggapi pengunduran diri tersebut sebagai "keputusan yang tepat".

"Dia sudah mundur. Robin Scott mundur kemarin. Mereka sudah mengeluarkan pernyataan," kata Premier Andrews tidak lama setelah Marlene mengundurkan diri.

"Saya kira mereka membuat keputusan yang tepat."

"Seperti anda ketahui sedang ada penyelidikan serius yang dilakukan dalam masalah ini, baik oleh IBAC (Komisi Anti Korupsi Independen Victoria) dan Kepolisian Victoria," kata Premier Andrews.

Penyelidikan seperti ini masih memerlukan waktu berbulan-bulan, atau bahkan tahunan.

Berbeda dengan politisi di negara lain yang mungkin berusaha bertahan sebelum dinyatakan bersalah atau tidak, para politisi di Australia ini memilih untuk mundur segera. Photo: Robin Scott mengundurkan diri setelah namanya disebut dalam laporan Channel Nine program 60 Minutes. (AAP: Julian Smith)

  Apa yang sebenarnya terjadi dalam 'branch stacking'?

Setiap partai akan mengajukan calon mereka dalam pemilihan umum dan pemilihan calon biasanya didasarkan pada pemungutan suara internal dalam tubuh partai.

Dengan adanya berbagai faksi dalam sebuah partai, masing-masing kelompok berusaha agar calon mereka yang terpilih.

Dalam usaha tersebut, mereka berupaya mencari anggota baru, dengan menawarkan misalnya membebaskan iuran keanggotaan, asalkan anggota baru tersebut memilih calon yang sudah disukai oleh mereka yang merekrut.

'Branch stacking' dianggap sebgaai praktek buruk karena akan membuat anggota partai naik, namun membuat proses pemilihan calon berjalan tidak demokratis.

Namun dalam aturannya, praktek tersebut bukanlah tindakan ilegal, kecuali jika mendaftarkan nama dan alamat palsu untuk anggota baru saat diserahkan ke Komisi Pemilihan Australia.

Dalam sebuah laporan yang dibuat di tahun 2002, oleh pemimpin Partai Buruh saat itu, Bob Hawke dan Neville Wran, disebutkan kebiasaan 'branch stacking' memberikan dampak seperti "kanker" dalam tradisi demokrasi di Australia.

"Ketika jumlah anggota partai naik tajam dengan cara yang tidak alami, maka para anggota tersebut tidak memiliki komitmen kuat terhadap partai, maka proses demokrasi internal jadi melenceng," kata laporan tersebut

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Apakah Benar Pendatang Telah Mencuri Pekerjaan Warga Australia?

Berita Terkait