jpnn.com, JAKARTA - Mufti Anam mendesak Kementerian Perdagangan bergerak lebih cepat dan strategis dalam mengelola masalah lonjakan harga minyak goreng (migor) yang sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Berdasarkan pemantauan anggota Komisi VI DPR RI itu, harga minyak goreng masih berkisar di level Rp 18.000 sampai di atas Rp 20.000 per liter.
BACA JUGA: Pekerja Pertamina Ancam Mogok, Mufti Anam Ingatkan Soal Kepentingan Bangsa
Mufti mengatakan selain tak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp 11.000 per liter, kondisi harga migor saat ini juga belum sesuai dengan janji Menteri Perdagangan yang bakal membikin harga Rp 14.000 per liter, terutama di gerai-gerai pasar modern dan supermarket.
”Mendag pernah bilang harga minyak goreng akan Rp 14.000 per liter di pasar modern, di supermarket. Namun, saya cek, di Pasuruan, di Surabaya, rata-rata masih berkisar Rp 20.000 per liter dalam berbagai merek,” ujar Mufti, Sabtu (25/12).
BACA JUGA: Harga Minyak Goreng Naik Drastis, Ganjar Pranowo Langsung Sidak ke Pasar
“Ini menyusahkan pelaku usaha, padahal akhir tahun ini ada momentum pemulihan ekonomi. Sayang sekali momentum baik tersebut bisa-bisa gagal dinikmati UMKM karena kegagalan Kemendag melakukan stabilisasi harga migor,” imbuh politikus PDI Perjuangan tersebut.
Mufti memaparkan, berbagai merek minyak goreng masih menawarkan harga di atas Rp 20.000 per liter. Padahal, Mendag M. Lutfi pernah berjanji akan menggelontor belasan juta liter migor seharga Rp 14.000 per liter terutama di pasar-pasar modern.
BACA JUGA: Update Harga Cabai, Minyak Goreng, hingga Telur Weekend, Mak-Mak Sabar Ya!
“Banyak pelaku UMKM yang komplain karena harga migor ini sudah berbulan-bulan mahal. Mereka bertanya bagaimana kerja Mendag, kok begini-begini saja di lapangan tidak ada perubahan,” tutur politisi dari dapil Pasuruan-Probolinggo tersebut.
Mufti mengatakan dengan harga migor yang mahal membuat UMKM terjepit. Mau menaikkan harga jual tidak mungkin karena akan ditinggal pembeli. Padahal ongkos produksi naik berlipat-lipat.
Mufti Anam berharap ada antisipasi dan analisis yang tepat dari Kementerian Perdagangan dalam mengelola harga kebutuhan pokok.
Seharusnya Kemendag sudah mengatur manajemen pasokan agar harga tidak melambung.
Analisis-analisis seperti itu perlu dilakukan mendetail agar tidak merugikan masyarakat, tidak membuat biaya yang dibutuhkan rakyat untuk kebutuhan pangannya makin tinggi.
“Sekarang kalau harga sudah naik, apa yang bisa dilakukan Kemendag? Operasi pasar? Tidak cukup duitnya untuk memengaruhi harga se-Indonesia,” ujar Mufti.
“Soal minyak goreng, kami melihat respons Kemendag sangat lambat, karena kenaikan harga sudah berlangsung sejak berbulan-bulan lalu, meski memang kenaikan migor ini terkait kenaikan harga CPO sebagai bahan baku utama migor,” tuturnya.
Mufti meminta Kemendag bergerak cepat melakukan operasi pasar dengan sistem yang tepat. Operasi pasar sebatas membantu, karena untuk stabilisasi harga tidak akan bisa mengingat kemampuan operasi pasar pemerintah juga terbatas.
“Kemendag juga harus memiliki skema antisipasi yang baik dengan mengamati tren CPO dunia. Misalnya, saat ini banyak pakar menyebut harga CPO bakal terus melambung hingga triwulan II/2022 berkaitan dengan musim," katanya.
"Maka perlu antisipasi. Gawat kalau harga migor terus melonjak sampai tahun depan. Pedagang makanan bisa gulung tikar, di sisi lain rakyat kecil kesusahan mengolah bahan pangan dengan murah,” ujar Mufti. (*/adk/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Adek