jpnn.com, SURABAYA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi agar mengkaji ulang rencana mengimpor berbagai komoditas pangan, mulai beras hingga garam.
Mufti meminta Mendag Lutfi tidak ngotot. Konon Lutfi telah melontarkan rencana impor beras satu juta ton dan impor garam tiga juta ton.
BACA JUGA: PDIP Mengingatkan Mendag Lutfhi Jangan Mengorbankan PetaniÂ
Mufti menyebut rencana impor itu memojokkan petani.
"Pak Mendag sukses melancarkan pukulan ketiga untuk petani Indonesia. Dua pukulan sebelumnya karena pandemi Covid-19 dan langkanya pupuk subsidi. Maka lengkap sudah derita petani dengan pukulan telak ketiga dari Pak Mendag. Ibarat tinju, pukulan jab ini sukses bikin KO (knockout) petani,” ujarnya.
BACA JUGA: Soal Rencana Impor Beras, Begini Penjelasan Mendag
Mufti mengatakan, harga gabah petani yang sudah tertekan, makin tertekan dengan rencana impor beras dari Mendag.
Dia mencontohkan, di Pasuruan dan Probolinggo yang merupakan daerah pemilihan politikus PDI Perjuangan tersebut, harga jual gabah kering panen (GKP) sudah di bawah HPP yang ditetapkan pemerintah.
BACA JUGA: Mufti Anam Tanam Durian, Cemara Sampai Alpukat, Serbaangka 48
“Harga gabah makin hancur karena Mendag di mana-mana bilang akan impor satu juta ton beras. Tolonglah sedikit berempati kepada petani,” ujarnya.
Mufti juga menyebut para petani di Pasuruan dan Probolinggo mengirimkan pesan ke ponselnya untuk menolak rencana impor beras dari Mendag.
”Para petani tahunya kebijakan itu dari Presiden Jokowi. Yang kena getahnya Pak Jokowi. Seharusnya Mendag patuh pada garis kebijakan pangan kepala negara yang lebih mendahulukan kekuatan pangan,” ujarnya.
Politikus berusia 33 tahun itu juga meminta kepada Mendag Lutfi ke depan agar mengintensifkan koordinasi antarkementerian serta dengan daerah-daerah sentra produksi pangan. Sebab, kebijakan impor sangat memengaruhi kesejahteraan petani.
”Saya sudah telepon beberapa kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan, mereka semua menyesalkan rencana impor dari Mendag. Para kepala daerah bingung memikirkan nasib petani, karena tiap hari bupati-bupati itu bertemu petani. Kalau Pak Mendag sih enak, tinggal di gedung tinggi di Jakarta,” papar mantan aktivis Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) itu.
Selain impor beras, Mufti juga menyoroti impor garam di tengah belum terserapnya garam rakyat yang masih menumpuk di gudang.
Bahkan, stok garam petani dari produksi tahun 2019 hingga saat ini masih ada. Semestinya pemerintah fokus pada penyerapan garam petani dengan harga yang memadai, bukan malah langsung melempar rencana impor.
”Banyak kajian juga menyebutkan, dengan stok garam yang ada saat ini dan proyeksi produksi 2021, plus nanti ditambah garam impor 3 juta ton yang sebenarnya untuk industri, pasokannya pasti akan berlebih. Ini rentan masuk ke pasar garam konsumsi yang akan semakin memukul petani yang harga garam lokalnya sudah stagnan sekarang gara-gara rencana impor,” kata Mufti. (*/adk/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Adek