jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyarankan agar Kartika Wirjoatmodjo atau biasa disapa Tiko, maupun Wakil Menteri BUMN lainnya, yaitu Budi Gunadi Sadikin tidak merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan pelat merah.
Diketahui Tiko telah diangkat sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar, Selasa (18/2).
BACA JUGA: Mufti Anam Minta Polemik Garuda Indonesia Jangan jadi Drama Politik
”Saya menyarankan, lebih baik wamen BUMN tidak menjadi komisaris BUMN. Karena jabatan wamen dan komisaris sama-sama beratnya. Jika Pak Wamen bisa fokus sebagai wamen tanpa dibebani tugas sebagai komisaris, pasti akan menjadi tim yang dahsyat di bawah komando Pak Erick Thohir untuk membawa terbang BUMN ke kancah dunia,” ujar Mufti Anam.
Seperti diketahui, Budi Gunadi Sadikin adalah Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), sedangkan Kartika adalah Komisaris Utama BRI. Sebelum menjabat Komut BRI, Tiko juga Komut PT Bank Mandiri Tbk.
BACA JUGA: Kecurigaan Anak Buah SBY soal Pernyataan Erick Thohir tentang Jiwasraya
Mufti mengatakan, tugas wamen dan komisaris sama-sama berat. Budi Gunadi sebagai wamen BUMN I membina BUMN sektor farmasi, jasa survei, energi, pertambangan, industri strategis, dan media.
Adapun Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjoo membina BUMN sektor industri agro, kawasan, logistik, pariwisata, jasa keuangan, konstruksi, jasa konsultan, sarana dan prasarana perhubungan. Jika ditotal, Budi dan Tiko membina ratusan BUMN.
BACA JUGA: Budi Gunadi Sadikin Dilantik Jadi Wamen BUMN, Berapa Harta Kekayaannya?
”Saya tidak bisa membayangkan pusingnya Pak Budi dan Pak Tiko. Beliau membina begitu banyak BUMN, kemudian mengoordinasikan internal kementerian, belum lagi tugas-tugas insidentil yang relevan, masih juga harus disibukkan sebagai komisaris di BUMN raksasa semacam Pertamina dan BRI,” ujar Mufti.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan, jabatan wamen dan komisaris BUMN mengandung konsekuensi yang tidak ringan, khususnya dalam hal tanggung jawab publik untuk mengoptimalkan sumberdaya negara bagi kesejahteraan rakyat.
”BRI itu asetnya Rp 1.400 triliun. Pertamina hampir Rp 900 triliun. Tentu butuh fokus dari beliau berdua sebagai komisaris untuk mengawasi direksi. Padahal, Pak Budi dan Pak Tiko juga dibebani tanggung jawab mulia nan berat sebagai wamen BUMN. Bagaimana bisa mengatur pelaksanaan tugasnya dengan optimal?” ujar Mufti.
Dia juga khawatir terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas keduanya. Meski sama-sama dalam lingkup BUMN, tetapi antar-BUMN tetap entitas usaha mandiri yang setiap aktivitasnya wajib dipertanggungjawabkan.
”Tugas wamen kan antara lain membantu menteri dalam pengambilan keputusan. Nah, misalnya, Pertamina atau BRI ada masalah bisnis dengan BUMN lain, bagaimana kemudian beliau berdua memberi saran rekomendasi ke Pak Erick?” ujar Mufti. (*/adk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adek