jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meluncurkan Permenko PMK No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAN PIJAR).
Menurut Menko Muhadjir RAN PIJAR bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi kalangan anak usia sekolah dan remaja.
BACA JUGA: Kemenko PMK: Tranformasi Digitalisasi Perpustakaan Suatu Keharusan
"RAN PIJAR memberi perhatian khusus terkait sejumlah isu kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja," ujar Menko Muhadjir, Selasa (19/4).
Lebih lanjut, Menko PMK memaparkan beberapa permasalahan yang menimpa anak usia sekolah dan remaja di Indonesia. Contohnya, pola makan yang buruk, anemia, kurang gizi, obesitas, kekerasan di sekolah dan di rumah, perundungan di dunia nyata dan dunia maya.
BACA JUGA: Di Depan Edy Rahmayadi & Bobby Nasution, Menko PMK: Jangan Ambil Hak Warga Miskin
Kemudian, gangguan mental emosional, depresi, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, dan juga masalah akses terhadap pendidikan khususnya anak-anak kurang mampu, dan disabilitas.
Muhadjir menyampaikan, permasalahan yang menimpa anak usia sekolah dan remaja merupakan tanggung jawab semua pihak yang ingin memajukan Indonesia. Karena itu, dia meminta agar semua pihak bersinergi dalam menyejahterakan anak usia sekolah dan remaja dengan pedoman RAN PIJAR.
BACA JUGA: Masyarakat Diminta Booster, Bakal jadi Syarat Mudik Lebaran 2022?
"Berbagai kompleksitas masalah anak usia sekolah dan remaja tersebut memerlukan penanganan yang komprehensif dari pemerintah, Pemda, seluruh kekuatan LSM, masyarakat madani dan semua pihak yang merasa ikut bertanggung jawab atas masa depan bangsa Indonesia ini," tegasnya.
Sebagai informasi Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2022 tentang RAN PIJAR merupakan komitmen bersama lintas kementerian yang dipimpin Kemenko PMK untuk membangun SDM unggul Indonesia Maju yang berkualitas dan berdaya saing.
Dalam penyusunan RAN PIJAR, Kemenko PMK bekerja sama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) dan didukung 20 kementerian/lembaga, yakni, Kementerian PPN (Bappenas), Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemensos, KemenPPPA, Kemendagri. Selanjutnya, Kemenpora, Kemenag, Kemenkominfo, Kemenperin, Kemendes PDTT, Kemnaker, Polri, BPS, BKKBN, BNN, BPNT, BPOM, KPAI, serta UNFPA. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Genjot Vaksinasi, Pemerintah Bakal Sasar Jemaah Salat Tarawih
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad