jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan kekhawatirannya terhadap angka kematian ibu dan bayi di Indonesia.
Dia bahkan mengkhawatirkan angka kematian ibu dan bayi makin meningkat.
BACA JUGA: Vaksinasi Anak 6 Tahun ke Atas Dimulai, Muhadjir: Papua Aman
“Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan kesehatan ibu dan anak, salah satunya angka kematian,” ujar Muhadjir, Selasa (16/11).
Dia mengatakan hal tersebut pada webinar yang mengangkat tema 'Perencanaan Kehamilan dan Keluarga Berkualitas untuk Pemenuhan Hak Ibu dan Anak'.
BACA JUGA: Pak Anies, Ada Kritikan Nih dari PDIP Soal Pembangunan Rumah Susun
Berdasarkan data milik Kementerian Kesehatan pada 2020, jumlah angka kematian ibu mengalami peningkatan 4.627 kasus.
Muhadjir mengatakan peningkatan angka kematian ibu (AKI) sebagian besar disebabkan pendarahan pada saat ibu akan melahirkan.
BACA JUGA: Banyak juga yang Daftar Calon Anggota KPU dan Bawaslu, Jumlahnya Sebegini
Sementara pada kematian bayi, dari 28.158 kasus, 72 persen kasus atau 20.266 kematian terjadi pada usia 0-28 hari dan 19,1 persen kematian terjadi para usia 29 hari-11 bulan.
Sebanyak 9,9 persen kematian juga terjadi pada bayi usia 12-29 bulan dengan penyebab utama berat badan lahir terlalu rendah.
Muhadjir menyebut tingginya angka kematian dapat ditekan dengan adanya kehamilan yang terencana, sehingga kondisi kesehatan ibu dan bayi dapat terpantau dan dapat diketahui dengan cepat bila terdapat penyakit maupun keanehan selama masa kehamilan sampai persalinan.
“Bayi yang sehat berasal dari ibu yang sehat dan kemudian dibesarkan dalam suatu keluarga yang memiliki kemampuan hidup secara sehat,” ucapnya.
Selain merencanakan kehamilan, Muhadjir mengatakan kapasitas dari tenaga kesehatan, penyuluh keluarga berencana (PKB), bidan dan kader perlu lebih ditingkatkan dan diawasi perkembangannya.
Diharapkan pula petugas kesehatan mampu menekan angka kematian menjadi serendah mungkin.
Dia mengatakan bidan dan PKB perlu didorong untuk lebih menggencarkan edukasi dan sosialisasi terkait dengan rencana kehamilan, kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi, terutama pada saat masa pandemi COVID-19 berlangsung.
Penggunaan platform digital, kata dia, perlu ikut diperkuat untuk mempercepat proses pelaporan dan evaluasi soal kesehatan ibu dan bayi, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.
Dalam kesempatan itu Muhadjir mengatakan tidak mudah untuk dapat menyelamatkan nyawa ibu dan bayi.
Karena itu, sangat penting untuk semua pihak bekerja sama melindungi sumber daya manusia unggul yang dimulai dari keluarga yang terencana.
“Tantangan yang dihadapi memang tidak mudah, tetapi bukan berarti harus menyerah dan tidak mungkin untuk melaluinya."
"Kolaborasi, kerja sama dan koordinasi di tingkat pusat hingga desa sangat diperlukan,” pungkas Muhadjir Effendy. (Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang