“Tentu kita terus mengundang dan mengajak bicara teman-teman dari Serikat Pekerja/buruh agar tidak perlu mogok untuk satu tujuan yang bisa kita atasi bersama-sama. Pemerintah siap memfasilitasi,“ ungkap Muhaimin di Garuda Indonesia Training Center (GITC) Jakarta, Selasa (28/8).
Muhaimin khawatir bila nanti demonstransi yang digelar para pekerja/buruh ini bakal ditunggangi kepentingan politik dan dapat mengganggu iklim investasi dan ekonomi di Indonesia yang saat ini kondisinya sudah sangat baik dibanding negara-negara lain.
“Mari kita duduk bareng, bicara bersama dan berjuang bersama. Pemerintah berada di pihak buruh, Tinggal menegosiasikan dengan para pekerja dan pengusaha ini agar semua merasa diuntungkan. Kita terus melakukan pembicaraan dengan teman-teman pekerja yang mau mengadakan aksi itu,“ kata Muhaimin.
Dikatakan, pihaknya telah menurunkan tim negosiasi untuk bertemu dan berdialog dengan para serikat/buruh di berbagai daerah. Ketua DPP PKB ini menyebutkan, ada 3 isu sentral yang selama ini dibicarakan secara intensif dengan para pekerja/buruh yaitu pelaksanaan outsorcing, pengupahan dan Jaminan sosial
“Dari pada mogok dan berdemo, lebih baik para pekerja/buruh dapat menggelar dialog sehingga tuntutan-tuntutannya dapat lebih tepat sasaran dan menemukan solusi yang menguntungkan pihak pekerja dan pengusaha,“ tuturnya.
Lebih jauh Muhaimin menambahkan, pemerintah telah menyikapinya dengan menyiapkan aturan baru dan melakukan moratorium ijin baru bagi perusahaan outsourcing.
"Langkah penghentian perizinan perusahaan outsourcing ini dilakukan untuk mendukung pembenahan pelaksanaan praktek outsourcing di Indonesia yang telah dilakukan selama ini," serunya. (Cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggap Polisi Kecolongan, DPR Sambangi Sampang-Sigi
Redaktur : Tim Redaksi