JAKARTA - Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah menyesalkan sikap aparat yang tidak peduli terhadap praktik perbudakan. Menurutnya, perbudakan ini dengan mudah ditemukan di tempat-tempat penampungan tenaga kerja Indonesia (TKI).
"Di Jakarta ini setiap hari para calon TKI dibawa ke pusat-pusat penampungan TKI tanpa perlindungan negara. Padahal selama di penampungan, mereka itu disekap dan diperbudak," kata Anis Hidayah, di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (10/5).
Migrant Care menyatakan berlangsungnya praktek perbudakan secara aman di tempat-tempat penampungan karena melibatkan banyak pihak. Tujuan sama, yakni mengamankan proses perbudakan dan menjauhkan buruh dari hak-haknya.
"Itu terjadi hanya karena negara membiarkan perbudakan itu. Kalau media mengungkap, biasanya menteri terkait (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar) pura-pura kaget dan menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam. Tapi upaya pencegahan tidak pernah dilakukan," tegas Anis Hidayah.
Setelah menyatakan kaget dan menyampaikan sikap keprihatinan yang mendalam di depan media massa lanjutnya, masalah dianggap selesai tanpa pernah melakukan kajian mendalam terhadap kasus-kasus perbudakan yang terjadi. "Padahal, outsourcing, merupakan pintu masuk bagi praktek perbudakan buruh di tanah air," tegasnya.
Dikatakannya, praktek perbudakan itu bisnis besar karena dari satu calon TKI saja calo bisa mengantongi enam juta rupiah.
"Mestinya Menakertrans lead dengan kasus ini. Mulai perbudakan dalam negeri maupun di luar negeri. Paradigmanya juga harus dirubah dari yang selama ini menggunakan paradigma masih untung dapat kerja," ungkap Anis Hidayah.
Terakhir Migrant Care sangat berharap Presiden SBY memastikan bahwa menterinya bekerja untuk menghapus praktek perbudakan di negeri Pancasila ini. "Caranya menuntaskan secara hukum kasus-kasus perbudakan dan membuat UU yang berpihak kepada buruh," harapnya.
Terungkapnya kasus perbudakan di Tangerang merupakan pintu masuk bagi negara untuk bersih-bersih nasional dari praktik perbudakan, imbuhnya. (fas/jpnn)
"Di Jakarta ini setiap hari para calon TKI dibawa ke pusat-pusat penampungan TKI tanpa perlindungan negara. Padahal selama di penampungan, mereka itu disekap dan diperbudak," kata Anis Hidayah, di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (10/5).
Migrant Care menyatakan berlangsungnya praktek perbudakan secara aman di tempat-tempat penampungan karena melibatkan banyak pihak. Tujuan sama, yakni mengamankan proses perbudakan dan menjauhkan buruh dari hak-haknya.
"Itu terjadi hanya karena negara membiarkan perbudakan itu. Kalau media mengungkap, biasanya menteri terkait (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar) pura-pura kaget dan menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam. Tapi upaya pencegahan tidak pernah dilakukan," tegas Anis Hidayah.
Setelah menyatakan kaget dan menyampaikan sikap keprihatinan yang mendalam di depan media massa lanjutnya, masalah dianggap selesai tanpa pernah melakukan kajian mendalam terhadap kasus-kasus perbudakan yang terjadi. "Padahal, outsourcing, merupakan pintu masuk bagi praktek perbudakan buruh di tanah air," tegasnya.
Dikatakannya, praktek perbudakan itu bisnis besar karena dari satu calon TKI saja calo bisa mengantongi enam juta rupiah.
"Mestinya Menakertrans lead dengan kasus ini. Mulai perbudakan dalam negeri maupun di luar negeri. Paradigmanya juga harus dirubah dari yang selama ini menggunakan paradigma masih untung dapat kerja," ungkap Anis Hidayah.
Terakhir Migrant Care sangat berharap Presiden SBY memastikan bahwa menterinya bekerja untuk menghapus praktek perbudakan di negeri Pancasila ini. "Caranya menuntaskan secara hukum kasus-kasus perbudakan dan membuat UU yang berpihak kepada buruh," harapnya.
Terungkapnya kasus perbudakan di Tangerang merupakan pintu masuk bagi negara untuk bersih-bersih nasional dari praktik perbudakan, imbuhnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Tersangka Korupsi Bioremediasi Segera Menyusul Diadil
Redaktur : Tim Redaksi