Sehingga, aspirasinya tersebut dapat diteruskan ke Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) atau tim perumus peraturan pelaksana yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan.
"Sebenarnya dalam penyalurkan aspirasi BPJS itu bisa melalui forum dialog. Masukan atau rekomendasi dari kalangan pakerja atau buruh tersebut nantinya diakomodasikan dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang merupakan petunjuk pelaksana (Juklak) UU BPJS," ungkap Muhaimin di Jakarta, Kamis (22/11).
Dijelaskannya, dalam membahas masalah BPJS di dalam forum dialog, lanjut Muhaimin, tentu juga turut melibatkan para pengusaha. Bahkan di satu sisi, kata Muhaimin, pemerintah terus mendorong agar dunia usaha dan industri nasional bisa terus berkembang dan di sisi lain pekerja atau buruh bisa sejahtera.
"Kita berharap kedua pihak bisa sama-sama memberikan kontribusi dalam kepesertaan program jaminan sosial sesuai kesepakatan atau solusi yang disepakati bersama. Demo bukanlah satu-satunya cara bagi buruh untuk guna menyalurkan aspirasi. Apalagi dengan aksi anarkis," tukasnya.
Lebih jauh Muhaimin menambahkan, para pekerja pun bisa menggunakan saluran Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja sama (LKS) Tripartit antara Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah untuk berdialog terkait kenaikan upah. "Gunakan proses dialog baik antarserikat pekerja maupun antara pemerintah dan pengusaha," katanya. (Cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wartawan Nyambi Kurir Mangkir di Sidang Angie
Redaktur : Tim Redaksi