JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk menata dan memberi ruang bagi keberadaan para pedagang kaki lima (PKL) di wilayah masing-masing. Untuk itu, dinas-dinas tenaga kerja juga harus mensosialisasikan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja luar Hubungan Kerja (LHK) yang bisa dimanfaatkan oleh para PKL dengan mendaftarkan diri sebagai peserta Jamsostek.
"Pemda harus beri perhatian khusus pada penataan PKL. Keberadaan PKL memberikan manfaat dalam mensuplai kebutuhan konsumsi masyarakat, menyerap lapangan kerja, dan penyangga ekonomi," kata Muhaimin di kantor Kemnakertrans, Jakarta, Kamis (28/2).
Menurutnya, PKL merupakan kekuatan ekonomi yang luar biasa. Tak hanya menampung tenaga kerja, kata Muhaimin, PKL juga mampu menjadi penyangga perekonomian dengan menyediakan kebutuhan masyarakat.
Muhaimin memerkirakan saat ini diperkirakan jumlah PKL di Indonesia mencapai 22,7 juta orang. Sementara tenaga kerja informal yang terserap sekitar 90 juta orang.
“Keberadaan PKL jelas sebagai bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi nasional. PKL juga aset pembangunan yang berbasis kerakyatan," kata Muhaimin.
Menurut dia, pedagang kaki lima menghadapi persoalan yang tidak sedikit untuk menjaga eksistensinya dan kesinambungan usaha. Di Indonesia, sering kali dijumpai masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terkait keberadaan PKL.
Nah, jika dikelola dengan kebijakan yang bersahabat, PKL akan mendatangkan manfaat bagi pemasukan daerah, serta membantu mengurangi pengangguran. Muhaimin juga mengatakan, penataan yang baik dapat menjaga eksistensi dan kesinambungan usaha bagi PKL sehingga tidak lagi dituding sebagai penyebab gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Geledah Rumah Saksi Cuci Uang Djoko Susilo
Redaktur : Tim Redaksi