jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyarankan pemerintah konsisten dalam membuat kebijakan, termasuk di antaranya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Haedar mengatakan hal itu pada pada pertemuan tokoh organisasi keagamaan dengan Menko Polhukam Mahfud MD terkait kinerja pemerintah menanggulangi COVID-19.
BACA JUGA: Ada Enggak Ada Pandemi Jokowi yang Terbaik Bagi Indonesia
“Kami berharap pemerintah perlu terus konsisten agar PPKM Darurat sampai level 4 itu dijaga dan dilaksanakan dengan baik."
"Tidak perlu ragu, karena rakyat membutuhkan kepastian. Sempurna tentu tidak bisa, tetapi pilihan-pilihan yang ditempuh pemerintah harus tetap firm (tegas),” ucap Haedar.
BACA JUGA: Mantap! TNI AL Bakal Mendatangi Para ABK ke Atas Kapal Masing-masing
Haedar juga menyatakan pihaknya berupaya membantu pemerintah menangani pasien COVID-19 lewat 117 rumah sakit dan 167 perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Muhammadiyah.
Jika dihitung nilainya, Muhammadiyah setidaknya telah menggelontorkan dana sekitar Rp 1 triliun untuk perawatan dan program-program penanggulangan COVID-19 dari aspek kesehatan, keagamaan, sosial dan ekonomi.
BACA JUGA: Tak Puas dengan Putusan MK, 126 Ruko Dibakar, 1.349 Orang Terpaksa Mengungsi
Mahfud MD mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Muhammadiyah.
“Pemerintah ingin terus bekerja sama dan di posisi mana Muhammadiyah bisa terus membantu, dan jika ada hal yang perlu diperbaiki dari sisi pemerintah dalam penanganan COVID ini agar lebih bersinergi,” kata Mahfud.
Pertemuan Menko Polhukam dengan para tokoh keagamaan tersebut berlangsung dari 26-27 Juli.
Mahfud menyebut saran-saran dari pemuka agama penting, karena pemerintah membutuhkan bantuan organisasi keagamaan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat mengenai pelaksanaan protokol kesehatan sampai vaksinasi.
Mahfud juga mengajak organisasi-organisasi keagamaan, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) untuk menjajaki peluang kerja sama lain terkait penanganan COVID-19.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyampaikan pihaknya berharap pandemi tidak menjadi ajang adu kekuatan politik.
“Kini saatnya bergandengan tangan, partai pendukung, oposisi masyarakat mana pun. Jangan sampai ini dibikin kesempatan untuk tujuan target politik,” ucapnya.
Kemudian, Pimpinan KWI Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo menyampaikan KWI mendukung langkah pemerintah bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam berbagai upaya penanganan COVID-19.
“KWI sangat menghargai upaya pemerintah melibatkan TNI, Polri, yang mati-matian dengan sumber daya yang ada membantu seluruh rakyat dan masyarakat untuk bertahan, kembali sehat, dan melindungi sehingga tidak ada korban,” kata Kardinal Suharyo.(Antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang