jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengkritisi kebijakan pemerintah yang ingin meraksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sementara penyebaran virus Corona masih tinggi di Indonesia.
PP Muhammadiyah tak ingin ada anggapan masyarakat yang menilai pemerintah propembukaan mall, sedangkan masjid ditutup.
BACA JUGA: Update Corona 28 Mei: Penambahan Pasien Covid-19 di Jakarta Didominasi Pekerja dari Luar Negeri
“Di satu sisi, pemerintah masih melakukan PSBB, tetapi di sisi lain menyampaikan pemberlakuan relaksasi,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangan yang diterima, Kamis (28/5).
Haedar menangkap keresahan masyarakat yang akhirnya bersitegang dengan aparat di lapangan. Bahkan, demi melaksanakan aturan, ada oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan.
BACA JUGA: Update Corona 28 Mei: Penambahan Pasien Positif Masih Tinggi, Jawa Timur Urutan Pertama
“Jangan sampal masyarakat membuat penafsiran masing-masing. Di satu sisi, mall dan tempat perbelanjaan mulai dibuka, sementara masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup,” kata Haedar.
Haedar menilai kesimpangsiuran kebijakan itu bisa melahirkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat muslim.
BACA JUGA: Ketua PP Muhammadiyah Sebut Rencana New Normal Membingungkan Masyarakat
Haedar mengutarakan selama ini organisasi keagamaan sudah menyerukan untuk konsisten melaksanakan ibadah di rumah. Hal itu demi mencegah meluasnya wabah Covid-19.
Di samping itu, Haedar juga mengingatkan pandemi Covid-19 masih belum dapat diatasi. Namun, pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan tatanan hidup baru atau new normal.
"Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan saksama dari para ahli epidemiologi. Wajar Jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi,” imbu Haedar. (tan/JPNN)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga