jpnn.com, YOGYAKARTA - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengikuti jejak Nahdlatul Ulama (NU) menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP).
Keputusan tersebut diumumkan setelah PP Muhammadiyah menggelar Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah Yogyakarta pada 27-28 Juli 2024.
BACA JUGA: Tempat Konsolidasi Nasional PP Muhammadiyah Didatangi Massa Aksi
Ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa mengelola tambang merupakan hal baru bagi organisasinya.
Kendati demikian, dia memastikan Muhammadiyah tidak akan ragu untuk belajar.
BACA JUGA: Analisis Reza soal Kasus Vina Setelah Widi & Mega Buka Suara, Waswas Kekacauan di Mabes Polri
"Ada banyak kader kami yang bergerak di tambang, praktisi tambang, selain itu kami punya ahli-ahli pertambangan," ujar Haedar, Minggu (28/7).
Pria berusia 66 tahun tersebut menegaskan bahwa pihaknya siap mengembalikan IUP apabila tambang itu nantinya lebih banyak dampak buruknya.
BACA JUGA: Jokowi Bakal Berkantor di IKN Senin Besok
“Apabila kami pada akhirnya menemukan bahwa pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadatnya, artinya banyak keburukannya untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup serta berbagai aspek lainnya Muhammadiyah juga sepakat mengembalikan IUP itu,” katanya.
Menurutnya, hasil dari usaha-usaha Muhammadiyah bakal dikembalikan dalam wujud program pemberdayaan masyarakat, seperti membangun sekolah dan rumah sakit di kawasan terjauh. (mcr25/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : M. Sukron Fitriansyah