JAKARTA--Label haram untuk praktik politik uang alias money politics yang marak terjadi pada ajang pesta demokrasi ditetapkan dalam waktu dekat ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) gelisah money politics menjadi pembenaran jika tidak dicegah melalui penerbitan fatwa haram.
Ketua MUI Ma"ruf Amin mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat ini memanggil semua wakil pengurus MUI dari 33 provinsi. Mereka akan fokus membahas fatwa haram money politics. "Dalam skala nasional, pembahasan akan dilakukan bersama dengan para ulama di MUI yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga, mewakili dan memiliki kekuatan," ujarnya kepada Jawa Pos, Jumat (22/2).
Sebisanya, menurut MA"ruf, pembahasan fatwa haram itu sudah selesai, namun akan diumumkan pada momen yang tepat, terutama menjelang Pemilu 2014. "Kita akan terbitkan ini pada momen yang tepat. Pada waktu yang tepat," ucapnya.
Ma"ruf menyadari bahwa dorongan untuk menerbitkan fatwa haram tentang praktik "menyogok" dengan uang agar memilih calon pimpinan tertentu tersebut sudah sangat mendesak. Tetapi, alangkah lebih baik jika fatwa diterbitkan pada momen terbaik seperti menjelang pemilihan presiden agar semakin efektif dan rentetannya berlaku abadi sampai pada pemilihan pimpinan di tingkat terendah dalam proses demokrasi.
Pembahasan tentang fatwa itu, kata Ma"ruf, bukan merupakan dorongan dari pihak tertentu dan nanti juga tidak ditujukan kepada pihak tertentu. "Sebenarnya ini dorongan masyarakat sehingga fatwa ini juga nanti berlaku untuk semua masyarakat," terusnya.
Praktik money politics belakangan ini dinilai semakin memprihatinkan. Bahkan, dia menyebut itu sudah seperti habit atau kebiasaan tanpa ada rasa bersalah. "Saya khawatir habit ini semakin memburuk, kemudian jadi pembenaran semua pihak. Ini tidak baik," ungkap Ma"ruf.
Meski begitu, Ma"ruf menyadari bahwa fatwa haram saja tidak cukup untuk memberantas praktik tidak fair itu. Dia merasa butuh dukungan dari sistem perpolitikan, khususnya mekanisme saat pemilihan calon pemimpin.
"Sistemnya juga harus didandani. Bagaimana nanti kita bicarakan ke pihak terkait supaya peluang melakukan money politics itu dipersempit. Hancur sekali moral kita kalau money politics ini sudah jadi kebiasaan. Jangan sampai ada anggapan bahwa (money politics) itu biasa, layak, dan tidak jadi masalah," tegasnya. (gen/c10/agm)
Ketua MUI Ma"ruf Amin mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat ini memanggil semua wakil pengurus MUI dari 33 provinsi. Mereka akan fokus membahas fatwa haram money politics. "Dalam skala nasional, pembahasan akan dilakukan bersama dengan para ulama di MUI yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga, mewakili dan memiliki kekuatan," ujarnya kepada Jawa Pos, Jumat (22/2).
Sebisanya, menurut MA"ruf, pembahasan fatwa haram itu sudah selesai, namun akan diumumkan pada momen yang tepat, terutama menjelang Pemilu 2014. "Kita akan terbitkan ini pada momen yang tepat. Pada waktu yang tepat," ucapnya.
Ma"ruf menyadari bahwa dorongan untuk menerbitkan fatwa haram tentang praktik "menyogok" dengan uang agar memilih calon pimpinan tertentu tersebut sudah sangat mendesak. Tetapi, alangkah lebih baik jika fatwa diterbitkan pada momen terbaik seperti menjelang pemilihan presiden agar semakin efektif dan rentetannya berlaku abadi sampai pada pemilihan pimpinan di tingkat terendah dalam proses demokrasi.
Pembahasan tentang fatwa itu, kata Ma"ruf, bukan merupakan dorongan dari pihak tertentu dan nanti juga tidak ditujukan kepada pihak tertentu. "Sebenarnya ini dorongan masyarakat sehingga fatwa ini juga nanti berlaku untuk semua masyarakat," terusnya.
Praktik money politics belakangan ini dinilai semakin memprihatinkan. Bahkan, dia menyebut itu sudah seperti habit atau kebiasaan tanpa ada rasa bersalah. "Saya khawatir habit ini semakin memburuk, kemudian jadi pembenaran semua pihak. Ini tidak baik," ungkap Ma"ruf.
Meski begitu, Ma"ruf menyadari bahwa fatwa haram saja tidak cukup untuk memberantas praktik tidak fair itu. Dia merasa butuh dukungan dari sistem perpolitikan, khususnya mekanisme saat pemilihan calon pemimpin.
"Sistemnya juga harus didandani. Bagaimana nanti kita bicarakan ke pihak terkait supaya peluang melakukan money politics itu dipersempit. Hancur sekali moral kita kalau money politics ini sudah jadi kebiasaan. Jangan sampai ada anggapan bahwa (money politics) itu biasa, layak, dan tidak jadi masalah," tegasnya. (gen/c10/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... JK Ingin PMI Bisa Bantu Bayar Diyat TKIT
Redaktur : Tim Redaksi