jpnn.com, JAKARTA - Delegasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/8).
Agenda pertemuan adalah penyampaian masukan dari MUI terhadap sejumlah rancangan undang-undang seperti RUU Cipta Kerja, RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang sebelumnya bernama RUU Haluan Idelogi Pancasila (HIP).
BACA JUGA: MUI Kritisi Peraturan Sertifikasi Halal BPJPH
"Dalam kesempatan yang berbahagia ini pimpinan dan jajaran MUI kami terima di DPR, berkaitan dengan masukan RUU Cipta Kerja, RUU BPIP," kata Azis kepada wartawan usai pertemuan.
Menurut Azis, masukan itu antara lain berkaitan dengan penekanan terhadap riset dan inovasi yang harus dikuatkan.
BACA JUGA: Pimpinan DPR Apresiasi Niat Komite Covid-19 dan PEN Bantu UMKM
Selain itu juga mengenai tenaga kerja, hingga persoalan sertifikasi.
"Sertifikasi halal dan standar halal itu tetap di MUI. Terakhir, tentang kewenangan daerah yang tetap dipertahankan," ujar wakil ketua umum Partai Golkar ini.
BACA JUGA: Wapres Minta DPD RI Memediasi MUI dan BPJPH Soal UU Jaminan Produk Halal
Dalam kesempatan itu, Azis menyampaikan bahwa semua RUU ini sudah ada di website resmi DPR dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk MUI untuk dijadikan bahan.
"Masukan-masukan ini kami terima. Dan ini sudah menjadi pembahasan, tinggal nanti dilihat di website oleh seluruh jajaran MUI untuk menjadi bahan," papar Azis.
Ia menegaskan bahwa masukan MUI sangat berharga. Pimpinan DPR akan meneruskan masukan itu kepada Badan Legislasi (Baleg).
Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi mengatakan, diskusi berjalan sangat berarti dan mencerahkan.
Dia menegaskan bahwa MUI menyampaikan sikapnya kepada DPR tentang RUU Cipta Kerja khususnya, dan RUU lain.
"Ini sebagai bukti bahwa MUI memiliki sense of crisis, sense of belonging, dan sense of responsibility," jelas Muhyiddin.
Dia menegaskan, MUI merupakan bagian daripada elemen anak-anak bangsa yang menginginkan negara ini maju, sukses dan jaya.
"Insyaallah menjadi negara-negara yang bisa bersaing dengan negara-negara industri lainnya," kata dia.
Oleh karena itu, Muhyiddin mengatakan MUI sangat berharap agar masukan-masukan tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh DPR.
"Karena tujuan kami adalah mulia," tegasnya.
Muhyiddin menegaskan tujuannya ialah maju bersama-sama mengawal bangsa dan negara ini, sehingga akan terbebas dari berbagai macam penyakit masyarakat.
"Serta akan menjadi negara yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur," katanya.
Dalam kesempatan itu, kata Muhyiddin, DPR juga memberikan janji bahwa pembahasan RUU ini dilakukan secara transparan. MUI, lanjutnya, juga akan terus melakukan pemantauan.
"Apabila memang nanti ada hal-hal yang mungkin merugikan rakyat dan menganggu kedaulatan negara, maka kami tidak segan-segan memberikan masukan dan peringatan kepada mereka," katanya.
"Mudah-mudahan peringatan ini bermanfaat bagi kita sekalian." (boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy