jpnn.com - JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemarin (27/10) menggelar rapat terkait seruan pemerintah agar diselenggarakan salat istisqa dengan tujuan meminta hujan.
MUI menyarankan agar salat istisqa pada hari Minggu (1/11). Meski akhirnya, pemerintah memutuskan untuk menggelar sholat minta hujan lusa (30/10). Rencananya, salat diselenggarakan usai Jumatan di Masjid Baitul Rahim, di kompleks istana negara.
BACA JUGA: Tenang, Kinerja Ekonomi Pemerintahan Jokowi Tak Seburuk Hasil Survei
"Kami sudah berkomunikasi. Kami sarankan agar dilakukan hari Minggu, di Parkir Timur Senayan. Tapi pemerintah memutuskan Jumat," tutur Wakil Ketua MUI Yunahar Ilyas di Jakarta, kemarin.
Menurut Yunahar, MUI menyarankan salat digelar di parkir Timur Senayan agar banyak masyarakat yang berpartisipasi. Sementara, bila diselenggarakan di Istana, hanya beberapa orang saja yang bisa terlibat. Padahal, sesuai sunnahnya, sholat sebaiknya dilakukan di lapangan agar bisa dihadiri oleh banyak orang.
BACA JUGA: Jatim Role Model Percepatan Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik
"Dianjurkan untuk menghadirkan orang miskin dan anak yatim. Semakin banyak yang datang makin baik. Sunnahnya kan memang tidak di masjid kecil, di tempat elit, bahkan dianjurkan untuk berpakaian sederhana. Kalau di istana, apa mungkin?" ujarnya.
Selanjutnya, pemerintah dan masyarakat dianjurkan pula untuk tulus bertaubat, minta ampun atas kesalahan masing-masing sebelum melakukan sholat. Selain itu, disunnahkan pula untuk diawali dengan puasa selama tiga hari berturut-turut. "Kemudian banyak bersedekah," ungkapnya.
BACA JUGA: KPAI : Semua Pihak Bertanggungjawab Lindungi Anak
Meski begitu, tidak ada larangan yang dikeluarkan MUI untuk shalat istisqa nasional pada Jumat nanti. Hal itu sudah menjadi kewenangan pemerintah sebegai penyelenggara.
"Silahkan saja. MUI tidak dalam posisi menyelenggarakan, hanya mengimbau. Nanti pemerintah, pemda atau ormas yang melaksanakan. Cuma kalau MUI diikutsertakan, itu yang kamis sarankan, " jelasnya.
Disinggung soal alasan pemerintah tidak mengadopsi usulan MUI, Yunahar mengatakan, pemerintah hanya menyebut bila hal itu sulit dipenuhi. Padahal menurutnya, presiden dan wakil presiden cukup menginstruksikan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi panitia pelaksana.(mia)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 1000 Prajurit TNI Diberangkatkan ke Riau
Redaktur : Tim Redaksi