jpnn.com - jpnn.com - Dana kampanye pasangan calon gubernur-wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi salah satu isu krusial yang mendapat sorotan publik.
Pasalnya, ada pasangan cagub yang sudah jujur soal dana kampanye namun ada juga yang ditengarai tidak terbuka.
BACA JUGA: Anies: Tak Mau Musyawarah Itu Otoriter, Bukan Tegas!
Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas berharap para pasangan cagub yang berkompetisi di Pilkada DKI bisa jujur dalam menyampaikan hal apapun ke publik.
Menurutnya, kejujuran adalah sikap dan sifat yang harus dimiliki seseorang bila ingin sukses, baik dalam hidup di dunia maupun di akhirat.
BACA JUGA: Anies-Sandi Bakal Sebar 30 Ribu Pengawas Politik Uang
"Begitu juga dalam kehidupan berpolitik. Karena dengan adanya kejujuran tersebut dia akan bisa mendapatkan kepercayaan dari konstituennya, sehingga kepemimpinannya akan langgeng. Karena akan mendapatkan dukungan yang tulus dari masyarakat yang dipimpinnya," jelas Anwar saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Rabu (25/1)
Dia menambahkan, MUI sudah pernah mengeluarkan fatwa yang melarang praktik money politic. Karena itu, dia berharap tidak ada pasangan calon yang melakukan praktik curang.
BACA JUGA: Masuk RS untuk Berobat, Djarot Malah Dihantam Hoax
"Itu sudah ada lama. Di era kepemimpinan Pak Din Syamsuddin saat menjadi ketua MUI," tutur Anwar.
Sementara dikonfirmasi terpisah, mantan pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja, mengatakan, pada prinsipnya paslon harus melaporkan tata kelola keuangannya sejak diterima sampai ketika disalurkan.
"Kalau sejak awal paslon sudah transparan dan tidak ada yang disembunyikan, Insya Allah dijamin ketika yang bersangkutan terpilih akan bebas dari jeratan KPK," jelas Adnan.
Sebaliknya, lanjut dia, bila yang dilaporkan jauh dari yang sesungguhnya terjadi, mudah diduga pola kerjanya akan juga manipulatif. Dimana, masih katanya, tidak jarang pinjaman yang sangat besar untuk dana kampanya akan menyandera paslon bila terpilih.
Karenanya, Adnan mengingatkan bagi pemilih yang cerdas bisa melihat dan bandingkan, antara dana kampanye dengan gaya para paslon.
"Masyarakat harus bisa membandingkan antara dana kampanye yang dilaporkan dengan gaya kampanye yang berlebihan. Jadi mari selamatkan Pilkada dari pemodal konglomerat hitam," pungkas Adnan. (wah/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anies Pengin Semua Warga Merasakan Manfaat Pembangunan
Redaktur & Reporter : Adil