Para pimpinan dari dua organisasi keagamaan tersebut menegaskan bahwa kasus Rohingya sebenarnya bukan konflik antaragama. Melainkan, murni permasalahan antaretnis yang terakumulasi dari permasalahan sosial dan kriminal yang berlarut-larut.
"Kami meminta seluruh anak bangsa, umat Islam dan Buddha, di Indonesia tetap menjaga kerukunan antarumat beragama dan kesatuan bangsa. Persoalan warga Rohingya itu jangan dipersempit menjadi persoalan antarumat Islam dan Buddha. Nggak ada urusannya itu," tegas Ketua Bidang Kerukunan Antarumat Beragama MUI Slamet Effendy Yusuf di gedung DPR kemarin (6/8).
Slamet yang juga ketua PB NU itu datang bersama Wakil Ketua Widya Sabha Walubi Suhadi Sendjaja. "Kami datang bersama untuk menunjukkan bahwa masing-masing umat di Indonesia tetap rukun," ungkapnya.
Saat ditanya apakah gejala ketegangan sosial karena persoalan Rohingya itu sudah berimbas ke Indonesia, Slamet memastikan belum terjadi. Tapi, langkah antisipasi tetap harus diambil. "Gejala ke arah itu tidak ada. Kami menyerukan begini, kami melihat ada kelompok masyarakat tertentu yang bisa salah paham atau kadang punya paham yang salah. Jangan sampailah," ujarnya lantas tersenyum.
MUI dan Walubi, lanjut dia, mengimbau pemerintah militer Myanmar untuk tidak meneruskan langkah-langkah kekerasan terhadap etnis minoritas Rohingya. "Kami ingin ada proses penyelesaian yang lebih baik dan damai," ujar Slamet.
MUI dan Walubi juga mengapresiasi langkah Presiden SBY yang sudah berkirim surat kepada presiden Myanmar. Meski begitu, imbuh Slamet, seharusnya ada upaya diplomasi yang lebih konkret dari pemerintah Indonesia. "Sampai ada langkah nyata dari pemerintah Myanmar untuk tidak melanjutkan apa yang tengah terjadi," tegasnya.
Suhadi Sendjaja merasa lega atas adanya kebersamaan antara MUI dan Walubi. "Kebersamaan ini penting dalam menghadapi permasalahan yang bisa menimbulkan kesalahpahaman," katanya. Dia menegaskan, terjaganya kerukunan antarumat beragama memegang peran yang sangat strategis bagi kesuksesan pembangunan bangsa ke depan.
Di tempat terpisah, Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, harus ada kebijakan khusus untuk mengatasi masalah Rohingya. Kabar bahwa kasus Rohingya merupakan pemusnahan etnis tidak terjadi sama sekali. Kerusuhan terjadi karena kasus kriminal yang memunculkan kemarahan dan berlanjut pada konflik. "Dua-duanya korban, ada masjid terbakar dan kuil-kuil," katanya.
Menurut Marzuki, dirinya mengetahui hal itu setelah mendapat kabar dari ketua parlemen Rohingya. Dia menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi maupun upaya penghilangan etnis. "Yang harus diupayakan, bagaimana muslim Rohingya dan Buddhis itu bisa damai pascainsiden tersebut. Karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan menjadi sangat penting," tegasnya. (pri/bay/c5/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Rugi Karena Teken MoU Dengan Polri
Redaktur : Tim Redaksi