jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai sistem multipartai di Indonesia sudah tidak sehat. Pasalnya, jumlah partai yang ada dalam sistem sudah terlalu banyak.
"Presidensialisme multipartainya tidak boleh ekstrim, harus ada rekayasa-rekayasa yang dilakukan melalui sistem pemilu," ujar Titi dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5).
BACA JUGA: PSI Ingin Lahirkan Pemimpin Baru Seperti Ahok atau..
Menurut Titi, multipartai yang eksrtrem bisa mengurangi kekuatan eksekutif dalam sistem presidensial. Pasalnya, kebijakan pemerintah berpotensi besar macet di parlemen lantaran banyaknya partai yang terlibat dalam pengambilan keputusan.
Sayangnya lagi, lanjut dia, upaya menyederhanakan partai politik melalui parliamentary treshold terbukti tidak berhasil. Malahan partai baru terus muncul setiap jelang pemilu legislatif.
BACA JUGA: DPP Gerindra Bekali Pengurus Daerah Kemahiran Berkomunikasi
"Kalau menggunakan parliamentary threshold tahun 2014 dinaikkan dari 2,5 persen ke 3,5 persen, harapannya partai akan berkurang, tapi ternyata bertambah satu partai. Di pemilu 2009 ada sembilan partai, di 2014 malah menghasilkan 10 partai," ujar dia.
Lebih lanjut, Titi mengatakan, saat ini memang sudah ada koalisi untuk membangun kekuatan dalam menggiring kebijakan pemerintah di parlemen. Namun menurutnya, koalisi tersebut hanya sebatas bayang-bayang. Titi menilai, membangun koalisi juga tidak berpengaruh signifikan untuk memperkuat sistem presidensial.
BACA JUGA: Berharap Blok Masela Sudahi Sejarah Eksploitasi di Maluku
"Jadi kalau kita ingin membenahi, kita perlu ada sistem presidensialisme yang efektif. Oleh karena itu rekayasanya melalui sistem dan variannya tidak cukup dengan parliamentary threshold," demikian Titi. (rmol/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Partai Dengan Ketum Cantik Ini Bersiap untuk Pengalaman Pertama
Redaktur : Tim Redaksi