jpnn.com - TANGERANG - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar kopi darat dengan seluruh pengurus tingkat provinsi di Swiss Bell Hotel Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Acara ini berlangsung mulai Sabtu (28/5) hingga Minggu (29/5).
Mereka berkumpul, untuk berlatih bersama menghadapi verifikasi faktual yang akan dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) dalam waktu dekat. Sehingga partai yang baru berdiri pascapemilu 2014 lalu, dapat menjadi dinyatakan memenuhi syarat menjadi peserta pemilu 2019 mendatang.
BACA JUGA: Tinggal 5 Provinsi Belum Terjamah Sosialisasi Empat Pilar Outbond
"Bagi kami, ini merupakan pengalaman pertama. Karena semua pengurus merupakan anak-anak muda yang belum pernah menjadi pengurus harian di partai politik. Jadi sebelum diuji Kemenkumham, kami uji diri kami terlebih dahulu," ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie, Sabtu (28/5).
Meski belum memiliki pengalaman, mantan presenter salah satu media nasional ini meyakini partainya akan lolos menjadi peserta pemilu. Karena dari sisi internal, PSI kata Grace, telah menyiapkan semua syarat yang dibutuhkan. Mulai dari kantor, pengurus yang harus terbentuk di 100 provinsi di seluruh Indonesia, 75 persen kabupaten/kota dan 50 persen kecamatan, serta dokumen-dokumen lainnya.
BACA JUGA: Disuntik Kebiri, Pria Bakal jadi Feminim
"Pengurus kami totalnya sekarang mencapai 24 ribu, di mana 70 persennya berusia 20-30 tahun dan lebih dari 40 persen perempuan. Itu sudah mencakup DPP, 100 persen pengurus provinsi, 100 persen kabupaten/kota dan sudah lebih dari 60 persen pengurus di tingkat kecamatan," ujarnya.
Menurut Natalie, sekarang yang diperlukan hanya tinggal faktor ekternal. Misalnya, surat keterangan domisili dan surat keterangan terdaftar dari pejabat pemerintahan terkait. Mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
BACA JUGA: Hewan Dikebiri jadi Gemuk, Kalau Manusia?
"Karena itu kami mohon bantuan aparat pemerintahan untuk segera mengeuluarkan surat keterangan terdaftar dan surat keterangan domisili, karena ada beberapa daerah yang belum dapat. Persyaratannya sudah kami siapkan," ujar Grace.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fenomena Ahok Ancam Rusak Tatanan Pemerintahan
Redaktur : Tim Redaksi