jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PKS Mulyanto mengingatkan pemerintah jangan main-main dalam merilis data Covid-19 secara nasional, salah satunya mengenai data kematian.
"Covid-19 ini merupakan pandemi global, di mana setiap data yang dipublikasikan di suatu negara disorot dan dijadikan acuan oleh negara lain," kata Mulyanto di Jakarta, Selasa (7/9).
BACA JUGA: PKS Sanksi soal Data Kematian Covid-19: Jangan Main-Main!
Dia mengatakan pemerintah harus jujur dan transparan agar proses penanggulangan Covid-19 di tanah air bisa dilaksanakan secara tepat.
Masalah data itu menurutnya bukan semata-mata soal transparansi jumlah kematian akibat Covid-19, tetapi juga menyangkut nama baik bangsa Indonesia di mata dunia internasional.
BACA JUGA: Ruhut Khawatir MA Memperberat Hukuman untuk HRS
"Jangan sampai dunia menganggap Indonesia tidak jujur terkait data kematian Covid-19," sambung anggota Komisi VII DPR itu.
Sebelumnya, pemerintah merilis data kematian akibat Covid-19 per 5 September 2021, sebanyak 135.861 jiwa.
BACA JUGA: Swab Antigen & Vaksinasi Peserta Seleksi PPPK Guru Ditanggung Kemenkes, Alhamdulillah
Namun The Economist memperkirakan data kematian akibat Covid-19 di Indonesia lebih besar lagi yaitu 280 ribu hingga 1,1 juta orang atau 500 persen dari angka resmi pemerintah.
Selain itu, kata dia, beberapa hari sebelumnya Pemerintah Malaysia juga mempertanyakan penurunan jumlah penyebaran dan kematian akibat Covid-19 di Indonesia.
Pemerintah Malaysia merasa heran data terkait Covid-19 yang disampaikan otoritas Indonesia lebih rendah dari Malaysia.
Padahal, sebelumnya jumlah kasus Covid-19 Indonesia lebih tinggi dari Negeri Jiran.
Legislator Dapil III Banten itu mengungkapkan persoalan akurasi data itu adalah masalah yang klasik, hampir di berbagai sektor terjadi.
Namun demikian, terkait perbaikan data kematian Covid-19 itu perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Sebab, di dalamnya sangat terkait dengan pengambilan kebijakan dan strategi penanggulangan pandemi yang tepat dan akurat.
"Salah data bisa salah kebijakan dan strategi," tandas Mulyanto. (ddy/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Dedi Sofian