jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah menyiapkan skema produksi, distribusi, dan mekanisme substitusi dari liquid petrolium gas (LPG) ke dimethyl ether (DME) secara cermat.
Mulyanto mengatakan substitusi ke DME sebagai hasil gasifikasi batu bara adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG.
BACA JUGA: Sebelumnya Galak Keroyok Polisi dan Rusak Pagar Polda, Sekarang Semuanya Ciut
Namun, menurutnya, pemerintah harus menghitung secara cermat aspek keekonomiannya.
"Jangan sampai upaya ini malah membebani APBN," kata Mulyanto kepada JPNN.com, Kamis (27/1).
BACA JUGA: Wow! Hilirisasi Batu Bara Jadi DME Bisa Menghemat Impor LPG hingga Rp 77,8 Triliun
Mulyanto menekankan pentingnya aspek keekonomian proses substitusi ini.
Dia berharap harga DME harus bersaing dengan harga LPG termasuk juga dengan harga gas alam (LNG) atau kompor listrik.
BACA JUGA: 4 Fakta Aksi Pembubaran Tablig Haikal Hassan Oleh Pemuda Pancasila
Apabila biaya produksi DME lebih mahal akan berpotensi membebani APBN.
Lebih lanjut, kata Mulyanto, melalui UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, untuk proyek hilirisasi minerba dikenakan royalti nol persen.
Artinya, potensi penerimaan negara dari proyek gasifikasi batu bara ini ialah zero rupiah.
Dengan demikian, jika harga DME lebih mahal dari harga LPG nonsubsidi akan muncul subsidi level ketiga (triple subsidi), yakni selisih antara harga DME dibanding LPG untuk produk nonsubsidi.
"Ini tentu tidak diinginkan karena hitung-hitungan keekonomian proyek DME ini harus cermat," terang Mulyanto.
Dia meminta pemerintah komitmen menyediakan energi murah bagi masyarakat.
"Jangan karena ada substitusi ini maka biaya hidup masyarakat menjadi lebih mahal," tegas Mulyanto.
Mulyanto menduga kenaikan harga LPG nonsubsidi akhir Desember 2021 merupakan bagian dari upaya pemerintah mengondisikan masyarakat agar dapat memaklumi harga jual DME yang relatif lebih mahal.
Sebenarnya, opsi pengurangan konsumsi LPG impor bukan hanya melalui penggunaan DME melainkan opsi lain, yaitu melalui penggunaan jaringan gas rumah tangga dan kompor listrik.
Proyek gasifikasi batu bara ini akan dibangun oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang bekerjasama dengan dan Air Products & Chemical Inc (APCI).
Gasifikasi batu bara masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan mendatangkan investasi asing dari APCI sebesar USD 2,1 miliar atau setara Rp 30 triliun.(mcr28/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Di Dalam Tahanan, Bripda Randy Menerima Kabar Pemecatannya, Lihat Tuh
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Wenti Ayu