jpnn.com - JAKARTA - Suhu di internal Partai Golkar mulai menghangat seiring persaingan antar-kubu calon ketua umum yang akan berebut suara pada musyawarah nasional (munas) yang akan digelar bulan depan. Saling lempar tudingan antar-kubu calon ketua umum pun muncul.
Kali ini, politikus Golkar Bambang Soesatyo menuding Nurdin Halid mulai melakukan tindakan yang tidak fair. Bamsoet -sapaan Bambang- yang menjagokan Ade Komarudin sebagai calon ketua umum, curiga sudah ada praktik intimidasi kepada dewan pimpinan daerah Golkar tingkat provinsi atau DPD I.
BACA JUGA: 8 Orang Ini Mengaku Nabi Asli Indonesia, Simak Ya...
Tudingan Bamsoet itu didasari pada pertemuan 28 DPD I Golkar di rumah Nurdin Halid pada Rabu lalu (17/2). Menurut Bamsoet, ada poin-poin kesepakatan dalam pertemuan itu yang sebenarnya tidak diatur di anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Golkar.
Kesepakatannya antara lain pengurus Golkar tingkat kabupaten/kota (DPD II) yang akan berhubungan dengan calon ketua umum harus tetap dalam kendali dan koordinasi DPD I. Selain itu, DPD II juga dilarang membuat surat dukungan kepada salah satu calon ketua umum.
BACA JUGA: Ssttt... Ada Rumor Calon Ketum Golkar Mau Bayar Setiap Suara Rp 2 Miliar
Bahkan DPD I diberi wewenang mengambil tindakan tegas kepada DPD II yang melanggar kesepakatan itu. Misalnya, jika ada DPD II berkomunikasi langsung ke calon ketua umum tanpa koordinasi DPD I, maka bisa langsung dikenai tindakan sesuai AD/ART.
Menurut Bamsoet, poin-poin kesepakatan itu jelas tidak fair dan antidemokrasi. “Ini sudah demokrasi intimidasi,” katanya melalui layanan pesan singkat, Kamis (18/2).
BACA JUGA: Tak Terkontrol, Sudirman Said Bisa Bikin Gaduh Lagi
Menurut Bamsoet, tindakan intimidasi itu merupakan bagian dari rekayasa untuk meloloskan calon ketua umum tertentu. “Rekayasa harus segera kita akhiri," tegasnya.
Namun, Nurdin menyebut Bamsoet asal tuding. Wakil ketua umum Golkar hasil musyawarah nasional Bali itu menegaskan, pertemuan itu merupakan hal wajar.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar SUmatera Utara, Nurdin Halid. Foto: dokumen JPNN.Com
“Orang kumpul-kumpul, urun rembuk, masa tak boleh? Ini negara demokratis," katanya.
Nurdin yang kini tercatat sebagai pelaksana tugas ketua DPD Golkar Sumatera Utara itu mengatakan, justru pertemuan di rumahnya tersebut untuk menjaga agar munas tidak menjadi liar. Bahkan dalam pertemuan itu sempat terlontar usulan agar calon ketua umum yang bagi-bagi uang dilaporkan ke KPK.
Karenanya Nurdin menuding Bamsoet asal omong. “Bamsoet orang baru di Golkar. Jangan asal omong,” tegasnya.(ara/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PSI Apresiasi Gerindra, Demokrat, PKS, Bersama Menolak Revisi UU KPK
Redaktur : Tim Redaksi