jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Hendri Satrio menilai, keinginan sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I dan II agar Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub), sangat wajar.
Pasalnya, kasus hukum yang menjerat Ketua Umum Setya Novanto dinilai berimbas sangat besar bagi partai berlambang beringin tersebut.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi: Munaslub tak Perlu Tunggu Putusan Praperadilan
Karena itu butuh nakhoda baru, paling tidak untuk merubah imej yang terlanjur melekat. Roda organisasi tidak cukup hanya dipimpin seorang pelaksana tugas (plt) ketua umum.
"Ada dua alasan mengapa Munaslub Golkar harus segera dilakukan. Pertama, Golkar akan menghadapi Pilkada 2018 sehingga membutuhkan nakhoda yang kuat dan mapan dalam memimpin," ujar Hendri kepada JPNN, Sabtu (25/11).
BACA JUGA: Belum Ada Usulan Resmi Munaslub Golkar
Alasan lain, Golkar kata pengajar di Universitas Paramadina ini, juga membutuhkan perbaikan citra dengan cepat.
Paling tidak untuk menjaga kepercayaan rakyat terutama kepercayaan dari Presiden Joko Widodo. Karena Jokowi juga sudah pasti tidak mau citranya turun gara-gara Golkar.
BACA JUGA: Jokowi: Holong Do Maroban Domu, Domu Maroban Parsaulian
"Ini penting, sebab selain sebagai presiden saat ini, Jokowi juga kandidat terkuat capres 2019. Bila luntur kepercayaan Jokowi, Golkar dapat terancam berada di luar kekuasaan, sesuatu cobaan yang amat sulit bagi Golkar," kata Hendri.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan sudah ada sekitar 20 DPD Tingkat I yang menginginkan Golkar segera menggelar munaslub untuk memilih pengganti Novanto.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dedi Mulyadi: Semua DPD Golkar di Jawa Setuju Munaslub
Redaktur & Reporter : Ken Girsang