jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menyarankan para pemangku kepentingan bisa menghentikan dahulu proses pengukuran lahan untuk kepentingan pembangunan Bendungan Bener.
Terlebih lagi, muncul persoalan ketika proses pengukuran lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) itu di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (8/2) kemarin.
BACA JUGA: Pengepungan di Desa Wadas Dinilai Tidak Sejalan Program Presisi Kapolri
"Jadi, demi menghindari konflik dan akibat tragis yang bakal ditimbulkannya, menurut saya sebaiknya pemangku kepentingan menghentikan dahulu pengukuran tanah sebelum tercapainya kesepakatan bersama," kata Pangeran melalui keterangan persnya, Rabu (9/2).
Legislator Fraksi PAN itu mengatakan pemangku kepentingan yang menggarap Bendungan Bener tidak boleh memantik konflik dengan memaksakan pengukuran lahan.
BACA JUGA: Polda Jateng Minta Warga Desa Wadas Jangan Mau Diadu Domba
Artinya, kata Pangeran, pemangku kepentingan perlu memerhatikan suara warga terhadap potensi kerusakan lingkungan dari pembangunan proyek tersebut.
"Tidak hanya mengancam keseimbangan alam, tetapi juga kehidupan warga yang menggantungkan kesehariannya dari hasil alam di situ," lanjut dia.
Pangeran di sisi lain juga meminta kepolisian bisa melepaskan semua warga yang terpaksa ditangkap ketika proses pengukuran lahan di Desa Wadas pada Selasa kemarin.
"Harapan saya, aparat kepolisian Polres Purworejo tetap mengedepankan pendekatan dialogis dengan warga, bukan dengan cara arogan," beber Pangeran. (ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Aristo Setiawan