jpnn.com - Para penggagas Silatnas Honorer K2 dengan Presiden Jokowi sudah menebar optimisme. Mereka begitu yakin, dalam silatnas yang akan digelar di Bandung, Jokowi mau mengeluarkan kebijakan mengangkat honorer K2 menjadi PNS.
Mesya Mohamad - Jakarta
BACA JUGA: Wow! Komunitas LGBT Dukung Prabowo - Sandi
Mungkinkah? Jawabnya, tampaknya berat. Sejumlah alasan perlu dikemukakan.
Pertama, hingga hari ini para penggagas belum menetapkan tanggal pelaksanaan silatnas. Mereka baru tahap melobi Istana untuk mendapatkan waktu kesediaan Jokowi. Itu pun lewat politikus PDIP Eva Kusuma Sundari, yang akan menyampaikan ke Seskab Pramono Anung – sebagaimana diungkapkan Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono.
BACA JUGA: Pemerintah Pusat Ingin Terlihat sebagai Dewa Penolong Honorer K2
BACA JUGA: Semangat Gelar Silatnas Honorer K2 dengan Presiden Jokowi, Kapan sih?
Hitung-hitungan waktu, tinggal beberapa hari lagi sudah masa tenang jelang Pemilu 2019. Yakni 14 hingga 16 April 2019. Sedang tanggal 13 April, Jokowi akan mengikuti debat kelima capres – cawapres. Mungkinkah Silatnas honorer K2 sebelum 13 April? Jika setelah Pilpres 2019, apa iya Presiden Jokowi mau?
BACA JUGA: Akan Ada MoU Honorer K2 dan Jokowi di Silatnas? Apa Isinya?
Kedua, ada semacam kemunduran materi tuntutan. Dari semula berharap di Silatnas muncul kebijakan khusus dari Presiden Jokowi agar mau mengeluarkan regulasi pengangkatan honorer K2 menjadi PNS, menjadi percepatan revisi UU ASN. Kalau masalah desakan percepatan revisi UU ASN, bukankah itu sudah cukup lama digaungkan dan tanpa hasil?
Ketiga, pernyataan terbaru Eko Mardiono, di Silatnas nantinya akan ada MoU honorer K2 dengan Presiden Jokowi.
"Rencana dalam Silatnas akan menggandeng seluruh elemen honorer yang tergabung dalam Forum Honorer K2 seluruh Indonesia. Nantinya akan ada MoU antara honorer K2 dengan Pak Jokowi yang salah satu isinya adalah percepatan pengesahan revisi UU ASN sebagai pintu masuk honorer K2 bisa menjadi PNS," jelas Eko kepada JPNN, Sabtu (6/4).
Pertanyaannya, apa tepat format MoU alias memorandum of understanding? Biasanya, MoU semacam format untuk kerja sama kedua pihak yang saling menguntungkan. Masa honorer K2 MoU dengan Presiden?
Jika disebut Eko materi MoU soal percepatan revisi UU ASN, apa Presiden mau? Pasalnya, jika revisi UU ASN diketok dan ada pengangkatan honorer K2 menjadi PNS tanpa tes, bagaimana honorer K2 yang sudah telanjur lulus PPPK? Tentu Presiden juga memikirkan dampak tersebut.
Keempat, soal peserta Silatnas yang ditargetkan 45 ribu orang. Bagaimana posisi hingga hari ini? Berapa yang sudah mendaftar untuk ikut? Angka yang muncul baru dari Jatim sebanyak 5.000 orang. Yakinlah, Presiden Jokowi butuh kepastian jumlah peserta yang hadir, dan jika cuman segelintir, tidak akan mau datang.
Kelima soal biaya Silatnas. Perlu diingat, rencana silatnas di SUGBK gagal antara lain karena jumlah peserta tidak memenuhi target. Begitu pun, soal dana yang cekak juga menjadi faktor penggagal. Apakah akan terulang?
Iuran honorer K2 sebanyak Rp 20 ribu per orang, jika ditarget dihadiri 45 ribu orang, berarti ketemu angka Rp 900 juta. Jika yang hadir hanya 50 persen dari target misalnya, cukupkah dana yang tersedia untuk sewa tempat dan lain-lain? Apa ada sumber dana dari pihak lain?
BACA JUGA: Pemerintah Pusat Ingin Terlihat sebagai Dewa Penolong Honorer K2
Panitia perlu membeber sumber dana secara transparan. Tanpa transparansi, yakinlah, honorer K2 bakal ogah terlibat dalam acara yang sarat urusan politik ini. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Garda SOKSI Kerahkan Kader dalam Kampanye Jokowi
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad