JAKARTA - Ketua DPD II Partai Golkar Kota Banda Aceh Muntasir Hamid kembali bersuara lantang ketika menyampaikan pandangan seputar pencapresan Ketua Umum Aburizal Bakrie. Kali ini, Muntasir menuntut Ical -sapaan Aburizal- minta maaf sehubungan dengan pernyataan yang dianggap menyinggung dirinya sebagai orang Aceh.
Hal itu terkait dengan sejumlah pernyataan Muntasir yang menolak digelarnya Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus) Partai Golkar. Muntasir tidak terima disebut Ical disebut "barangkali baru selesai minum". Pernyataan itu diungkapkan Ical sebelum rapat pengurus harian DPP pada Jumat (27/4).
"Saya ini orang Aceh, penganut syariat Islam. Masak dituduh sebagai pemabuk. Itu sama juga penghinaan kepada orang Aceh," ujar Muntasir dalam keterangan pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (30/4).
Keberadaan Muntasir sebagai ketua Forum Silaturahmi DPD II Partai Golkar se-Indonesia tidak mendapat pengakuan dari DPP. Alasannya, selama ini forum silaturahmi tersebut bukanlah lembaga resmi yang pernah diketahui DPP.
Terhadap pernyataan itu, Muntasir menilai bahwa Ical telah lupa terhadap pendukungnya di Munas Partai Golkar 2009. Saat itu Ical menggunakan forum silaturahmi DPP II sebagai kendaraan pendukung untuk memenangi Munas di Pekanbaru tersebut. "Sejak di Pekanbaru itu sampai sekarang forum silaturahmi ini belum dibubarkan. Sebab, memang ini forum silaturahmi seluruh DPD II," ujarnya.
Muntasir menyatakan, meski diancam dicopot sebagai kader, dirinya tetap memperjuangkan pengakomodasian DPD II untuk memiliki hak suara di dalam Rapimnasus. Muntasir juga mendorong segera digelarnya munas luar biasa (Munaslub) untuk menyelesaikan konflik internal itu. "Munaslub bukan bertujuan menjatuhkan pimpinan partai, tetapi menyelamatkan partai dari orang-orang yang mengabaikan demokrasi," ujarnya.
Di bagian lain, kelompok yang mengatasnamakan diri Ical Crisis Center (ICC) akan melayangkan gugatan kepada Ical atas pernyataan terhadap Muntasir. Tim Humas ICC Iwan Pribadi mengatakan, Muntasir menuntut Ical mencabut pernyataan tersebut dalam waktu 5 x 24 jam. Jika tidak, Muntasir akan melayangkan somasi. "Pernyataan maaf harus melalui iklan melalui lima media cetak ibu kota dan 10 media online sesuai batas waktu," ujar Iwan dalam keterangan pers.
Menurut Iwan, Muntasir sangat prihatin dengan ucapan Ical yang tidak mencerminkan karakter negarawan. "Seharusnya seorang capres mampu memilih kata-kata yang tidak menyakiti orang lain," katanya.
Di bagian lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono memberikan sinyal bahwa DPP tetap jalan terus dengan rencana rapimnasus meski ada surat dari dewan pertimbangan (wantim) tekait dengan mekanisme pencalonan capres. "Diusulkan bisa saja, tetapi keputusannya tetap di DPP," kata Agung yang juga Menko Kesra di kompleks Istana Kepresidenan, Senin(30/4).
Dia beralasan, hal itu sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART partai. Intinya, setiap usul akan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Namun, keputusan akhir tetap di tangan DPP. "Dewan pertimbangan sekarang beda dengan Golkar zaman Pak Harto dulu. Diminta atau tidak diminta, keputusan tetap di DPP," ujarnya.
Agung menjelaskan, sesuai dengan rapat pleno akhir pekan lalu, diputuskan untuk menggelar rapimnasus. Agendanya pengesahan Aburizal Bakrie sebagai capres yang diusung Golkar. "Karena telah diusulkan dan belum ditetapkan di forum. Nah, forumnya ditemukan forum rapimnasus," terangnya.
Bagaimana kemungkinan adanya perubahan calon? Agung mengatakan, kecil kemungkinan terjadi perubahan mengenai calon yang diusung Golkar. "Paling ada usul-usul untuk lebih mematangkan, melanjutkan apa yang sudah diputuskan. Untuk mengubah, kecil kemungkinannya," kata mantan ketua DPR itu.
Dalam kesempatan itu, Agung juga mengungkapkan posisi Muntasir yang tidak lagi menjabat ketua DPD II Partai Golkar Banda Aceh. Namun, dia menegaskan, selesainya jabatan Muntasir bukan karena pemecatan. "Bukan. Dia selesai masa tugasnya," katanya sembari menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan pemberhentian Muntasir dari Partai Golkar. (bay/fal/c2/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kawal Pilkada 2012, Bawaslu Disodori Pakta Integritas
Redaktur : Tim Redaksi