PALEMBANG--Perjalanan panjang pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Muratara, akhirnya disetujui untuk disahkan dalam paripurna DPR RI, Selasa (11/6). Seluruh fraksi menyetujui menjadi UU tentang pembentukan Muratara, dalam paripurna dipimpin Ketua DPR RI Marzuki Ali tersebut.
Anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 Ahmad Yani mengatakan, dia memberi apresiasi terbentuknya DOB Muratara walau sempat berdarah-darah. "Dari sisi pemekaran sudah deal, tinggal lagi Polda harus mengusut tuntas kasus tewasnya 4 warga dalam kasus beberapa waktu lalu," ujarnya.
Dalam pemekaran daerah, ujarnya, musibah ini harus yang terakhir. Sehingga kasus serupa tidak terjadi lagi. Sementara, Nazaruddin Kiemas anggota DPR RI dari Sumsel menjelaskan, dirinya tahu persis masalahnya pemekaran Muratara sejak awal. "Yaitu soal tapal batas, gubernur harus cepat bertindak dengan mengumpulkan semua pihak," ujarnya.
Sehingga persoalan ini bisa cepat diatasi dan segera membentuk persiapan kabupaten baru. Ditempat sama, Sofwatillah Mozaik dari Fraksi Demokrat mengatakan, lupakan masa lalu, tatap masa depan. Meski Pemekaran Muratara sempat terhambat karena ada syarat yang belum, soal peta wilayah. "Biarlah yang sudah berlalu tetap harus. Kedepan siapapun caretaker nanti, masyarakat yang akan menilai,” terangnya.
Senada, Tantowi Yahya mengatakan, dibalik kebahagian ada persoalan besar. "Saya rasa itu pekerjaan rumah dari aparat terkait. Ada tugas gubernur yaitu melanjutkan proses DOB ini. Teman-teman Muratara selamat membangun," ujarnya.
Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, pembahasan DOB Muratara merupakan penetapan berdasarkan pemikiran panjang dan konprehensif. Memperhatikan aspirasi yang berkembang khususnya batas wilayah.
"Sudah diatasi soal batas dari semua pihak. Kriteria pembentukan DOB memperhatikan geopolitik, Penyerahan aset, penentuan ibukota bukan kepentingan politik lokal, tapi percepatan pembangunan. Keyakinan kaya SDA tak buat miskin kabupaten induk, berani mendorong dengan ini semua tuntas, pihak terkait agar transparan,” terangnya.
Sementara, Amri Sudaryono, Sekjen Presidium Muratara mengatakan, tak ada kelompok, semuanya pejuang Muratara. "Gubernur diminta aspiratif menjaga proses netral dalam menentukan Muratara kedepan," ujarnya. Juga Drs Azkar Badri, Ketua presidium Muratara Jakarta menjelaskan, sumbangsih ini amanah untuk jaga keamanan kesejahteraan.
Sementara Alex Noerdin, Gubernur Sumsel mengatakan, perjalanan panjang Muratara telah selesai. Soal Caretaker akan dijabat eselon satu, mengerti daerah setempat, tapi tak harus putra daerah. "Kita siapkan semua. Mengenai nama, nanti sekembali ini," ujarnya. (dan)
Anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 Ahmad Yani mengatakan, dia memberi apresiasi terbentuknya DOB Muratara walau sempat berdarah-darah. "Dari sisi pemekaran sudah deal, tinggal lagi Polda harus mengusut tuntas kasus tewasnya 4 warga dalam kasus beberapa waktu lalu," ujarnya.
Dalam pemekaran daerah, ujarnya, musibah ini harus yang terakhir. Sehingga kasus serupa tidak terjadi lagi. Sementara, Nazaruddin Kiemas anggota DPR RI dari Sumsel menjelaskan, dirinya tahu persis masalahnya pemekaran Muratara sejak awal. "Yaitu soal tapal batas, gubernur harus cepat bertindak dengan mengumpulkan semua pihak," ujarnya.
Sehingga persoalan ini bisa cepat diatasi dan segera membentuk persiapan kabupaten baru. Ditempat sama, Sofwatillah Mozaik dari Fraksi Demokrat mengatakan, lupakan masa lalu, tatap masa depan. Meski Pemekaran Muratara sempat terhambat karena ada syarat yang belum, soal peta wilayah. "Biarlah yang sudah berlalu tetap harus. Kedepan siapapun caretaker nanti, masyarakat yang akan menilai,” terangnya.
Senada, Tantowi Yahya mengatakan, dibalik kebahagian ada persoalan besar. "Saya rasa itu pekerjaan rumah dari aparat terkait. Ada tugas gubernur yaitu melanjutkan proses DOB ini. Teman-teman Muratara selamat membangun," ujarnya.
Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, pembahasan DOB Muratara merupakan penetapan berdasarkan pemikiran panjang dan konprehensif. Memperhatikan aspirasi yang berkembang khususnya batas wilayah.
"Sudah diatasi soal batas dari semua pihak. Kriteria pembentukan DOB memperhatikan geopolitik, Penyerahan aset, penentuan ibukota bukan kepentingan politik lokal, tapi percepatan pembangunan. Keyakinan kaya SDA tak buat miskin kabupaten induk, berani mendorong dengan ini semua tuntas, pihak terkait agar transparan,” terangnya.
Sementara, Amri Sudaryono, Sekjen Presidium Muratara mengatakan, tak ada kelompok, semuanya pejuang Muratara. "Gubernur diminta aspiratif menjaga proses netral dalam menentukan Muratara kedepan," ujarnya. Juga Drs Azkar Badri, Ketua presidium Muratara Jakarta menjelaskan, sumbangsih ini amanah untuk jaga keamanan kesejahteraan.
Sementara Alex Noerdin, Gubernur Sumsel mengatakan, perjalanan panjang Muratara telah selesai. Soal Caretaker akan dijabat eselon satu, mengerti daerah setempat, tapi tak harus putra daerah. "Kita siapkan semua. Mengenai nama, nanti sekembali ini," ujarnya. (dan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akhirnya, Pembentukan Kabupaten Murata Disetujui
Redaktur : Tim Redaksi